Kompleks Parlemen Senayan menjadi saksi bisu manuver politik signifikan ketika sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari delapan fraksi partai politik secara resmi menggulirkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Langkah ini diambil untuk menindaklanjuti polemik panjang seputar dugaan ketidakpenuhan syarat pencalonan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Inisiatif para legislator ini berakar pada serangkaian putusan hukum, khususnya dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), yang disinyalir oleh para pengusul sebagai landasan kuat bahwa Wakil Presiden petahana terbukti tidak lagi memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Atas dasar pertimbangan tersebut, DPR merasa perlu untuk mengaktifkan mekanisme konstitusional ini sebagai tindak lanjut atas implikasi hukum yang ada, dengan potensi mengarah pada proses pemakzulan atau pemberhentian.
Rapat konsolidasi para pengusul HMP berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta, pada Rabu (11/11), dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustofa. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari masing-masing fraksi yang menyuarakan dukungan. Saan Mustofa mengonfirmasi bahwa total 120 anggota DPR telah meneken usulan ini. Angka tersebut tersebar dari berbagai kekuatan politik, meliputi 14 anggota dari PDIP, 11 dari Partai Golkar, 11 dari Partai Gerindra, 18 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 19 dari Partai Nasdem, 28 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan 18 dari Partai Demokrat.
Menurut penjelasan Saan Mustofa, usulan HMP ini bukanlah sekadar pernyataan politik, melainkan sebuah proses konstitusional yang terstruktur. Dokumen usulan akan segera dibawa dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk kemudian dibacakan pada Sidang Paripurna DPR terdekat, yang dijadwalkan keesokan harinya, Kamis (12/11). Tahap ini krusial sebagai gerbang awal untuk menilai apakah HMP akan disahkan sebagai sikap resmi lembaga legislatif.
Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat ini didasarkan pada Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa DPR memiliki kewenangan untuk menggunakan HMP atas dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pelanggaran yang dimaksud mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau kondisi di mana Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Secara prosedural, sebuah Hak Menyatakan Pendapat dapat diinisiasi minimal oleh 25 anggota DPR. Namun, untuk dapat disahkan dan menjadi keputusan resmi DPR, usulan ini wajib disetujui dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri oleh setidaknya dua pertiga dari jumlah anggota, dan persetujuan tersebut harus dicapai melalui mekanisme yang ditetapkan. Jika persetujuan paripurna tercapai, keputusan DPR yang memuat rekomendasi pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden akan diteruskan ke Mahkamah Konstitusi. MK kemudian akan memainkan perannya dengan meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menggelar sidang istimewa guna membahas potensi pemberhentian tersebut. Proses ini menandai kompleksitas sistem checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia, di mana parlemen memiliki peran sentral dalam mengawasi jalannya pemerintahan.