JAKARTA, KotaKita.com – Gelombang politik di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, semakin bergejolak. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dipastikan akan menggelar Sidang Paripurna krusial membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait sosok Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Momen ini menandai puncak serangkaian polemik yang menyelimuti kualifikasi dan legalitas jabatan Wakil Presiden, setelah delapan fraksi partai politik secara kolektif mengajukan inisiatif politik mendalam ini.
Wacana HMP mencuat sebagai respons atas perdebatan publik yang intens mengenai dugaan ketidaksesuaian ijazah dan syarat sah Gibran sebagai orang nomor dua di republik ini. Isu ini, yang telah bergulir dalam beberapa waktu, bahkan sempat memantik spekulasi tentang potensi langkah pemakzulan. Kehadiran HMP di agenda paripurna menunjukkan diskursus tersebut kini telah memasuki ranah formal legislatif, dengan implikasi politik yang tidak bisa diabaikan.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustofa, mengonfirmasi bahwa usulan HMP akan diteruskan ke Sidang Paripurna. “Berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan untuk menindaklanjuti usulan ini,” jelas Saan kepada awak media, usai menerima dokumen usulan HMP dari perwakilan fraksi di Kompleks Parlemen. Penegasan ini menegaskan keseriusan parlemen menanggapi desakan dari sejumlah anggota legislatif.
Dukungan terhadap HMP terbilang signifikan. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah membubuhkan tanda tangan pada dokumen usulan tersebut, jauh melampaui ambang batas minimal 25 anggota dari lintas fraksi. Dasar hukumnya termaktub dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah diubah. Fraksi-fraksi pendukung termasuk PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, PAN, dan Demokrat.
Dengan terpenuhinya persyaratan, pimpinan DPR RI kini wajib menindaklanjuti usulan ini. Jika HMP diterima dalam Sidang Paripurna, langkah selanjutnya adalah pembentukan panitia khusus (Pansus) yang melibatkan seluruh fraksi. Pansus ini akan bertugas mengkaji dan membahas mendalam isu yang diangkat, yang laporannya akan disampaikan kembali dalam Rapat Paripurna DPR.
Mekanisme UU MD3 Pasal 213 mengatur, jika laporan Pansus ditolak, HMP dinyatakan selesai dan tidak dapat diajukan kembali. Namun, bila laporan disetujui, tindak lanjutnya bergantung substansi persoalan. Apabila HMP berkaitan dengan kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, DPR akan menyampaikan sikap resminya kepada pemerintah. Namun, skenario paling krusial adalah jika Pansus menyimpulkan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melanggar hukum, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat, DPR akan membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jalan panjang proses politik ini akan menjadi penentu penting bagi dinamika ketatanegaraan Indonesia ke depan.