JAKARTA, KotaKita – Suasana politik di Senayan kembali memanas seiring dengan langkah signifikan yang diambil oleh seluruh delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Secara serentak, para perwakilan fraksi tersebut mengajukan usulan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR. Langkah ini dipicu oleh polemik berkepanjangan terkait dugaan masalah dalam persyaratan atau legitimasi seorang pejabat tinggi negara, yang telah menarik perhatian publik luas.
Pengajuan HMP ini, yang dijadwalkan secara resmi pada hari ini, menandai keseriusan parlemen dalam menjalankan fungsi pengawasan konstitusionalnya. Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengonfirmasi bahwa perwakilan dari berbagai fraksi akan turut serta menandatangani dokumen sikap bersama ini, menegaskan adanya konsensus lintas partai untuk mendorong proses HMP.
Menurut Mardani, inisiatif ini merupakan kelanjutan dari diskusi internal yang telah berlangsung di masing-masing fraksi. “Hari ini siang akan ketemu lagi. Yang tanda tangan makin banyak. Saya PKS, ada dari partai lain,” ujar Mardani di kompleks parlemen, menunjukkan bahwa dukungan terhadap usulan ini telah melampaui batas minimal yang ditetapkan undang-undang.
Secara mengejutkan, jumlah anggota dewan yang telah menyatakan dukungan dengan membubuhkan tanda tangan dilaporkan telah mencapai lebih dari 50 orang. Angka ini jauh melampaui ambang batas minimal yang disyaratkan oleh regulasi, yaitu 25 anggota DPR, mengindikasikan kuatnya momentum dan kesamaan pandang di antara fraksi-fraksi untuk menindaklanjuti isu ini.
Hak Menyatakan Pendapat (HMP) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, diatur secara tegas dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ketentuan ini kemudian diperinci lebih lanjut melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019.
Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) UU MD3, DPR memiliki kewenangan untuk menggunakan HMP atas tiga kondisi krusial. Salah satunya adalah adanya dugaan pelanggaran hukum serius yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden. Pelanggaran yang dimaksud mencakup spektrum luas, mulai dari pengkhianatan terhadap negara, tindakan korupsi, praktik penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga kondisi di mana presiden atau wakil presiden dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemangku jabatan tertinggi.
Proses HMP tidak berhenti pada pengajuan. Setelah diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR, usulan ini harus melewati tahap persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR. Persetujuan ini membutuhkan kehadiran minimal dua per tiga dari total jumlah anggota dewan dan keputusan harus disepakati oleh minimal dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir. Ini adalah tahapan krusial yang membutuhkan dukungan politik yang masif.
Apabila Rapat Paripurna DPR menyepakati penggunaan HMP dan mengeluarkan keputusan yang berisi rekomendasi pemberhentian presiden atau wakil presiden, langkah selanjutnya adalah membawa keputusan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK kemudian akan melakukan pemeriksaan dan persidangan untuk menguji dasar-dasar hukum dan fakta dari rekomendasi DPR. Jika MK mengabulkan permohonan tersebut, MK akan meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menggelar sidang istimewa guna memutuskan pemberhentian jabatan.
Langkah seluruh fraksi di DPR ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum. Pengajuan HMP menjadi sinyal kuat bahwa parlemen tidak akan ragu menggunakan instrumen konstitusionalnya untuk memastikan integritas dan legitimasi penyelenggaraan negara.