Setelah hiruk-pikuk sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, sebuah pemandangan tak biasa menarik perhatian awak media dan menjadi sorotan tajam publik. Di tengah keramaian anggota dewan yang beranjak meninggalkan ruang sidang, Yanuar Arif Wibowo, seorang legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Komisi XIII, dengan lugas mengacungkan selembar poster berukuran sedang. Poster tersebut bertuliskan pesan provokatif: “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan“. Aksi ini seketika memanaskan kembali diskursus mengenai legalitas pencalonan wakil presiden di tengah dinamika politik nasional yang semakin intens.
Pesan yang terpampang jelas di poster tersebut merujuk langsung kepada Gibran Rakabuming Raka, sosok yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI terpilih. Aksi Yanuar ini bukan tanpa konteks. Sejak awal pencalonannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Gibran kerap menjadi pusat perdebatan publik, terutama terkait putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) perihal persyaratan usia calon serta isu keabsahan ijazah yang mengiringinya. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan batas usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah, serta putusan MA yang menganulir KPU terkait batasan usia, namun polemik seputar dokumen pendidikan Gibran tetap menjadi batu sandung yang belum tuntas di mata sebagian elemen masyarakat dan politisi.
Fraksi PKS, melalui Yanuar Arif Wibowo, tampak ingin menegaskan kembali bahwa isu integritas dan kepatutan seorang pejabat publik, khususnya calon pimpinan negara, adalah hal yang fundamental dan tidak boleh diabaikan. Pengangkatan poster ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk pengawasan legislatif dan ekspresi kritik terhadap proses-proses hukum dan politik yang dianggap masih menyisakan tanda tanya di benak publik. Ini juga menjadi refleksi atas kekhawatiran sebagian pihak akan preseden yang mungkin timbul dari putusan-putusan hukum tersebut terhadap konsolidasi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.
Dalam perspektif yang lebih luas, insiden ini bukan sekadar unjuk rasa individu, melainkan representasi dari ketidakpuasan politik yang berakar pada interpretasi hukum yang berbeda dan dugaan adanya intervensi politik. Parlemen sebagai representasi rakyat memiliki mandat untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan menjamin setiap pejabat publik memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh konstitusi dan undang-undang. Oleh karena itu, tindakan Yanuar, meskipun dilakukan secara simbolis, membawa bobot politik yang signifikan, menyoroti urgensi transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan kontestasi politik, terutama yang melibatkan jabatan sepenting wakil presiden.
Dengan demikian, poster “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” bukan hanya sekadar kertas yang diacungkan. Ia adalah manifestasi dari kegelisahan politik yang berkelanjutan, seruan untuk kejelasan hukum, dan pengingat akan pentingnya integritas pejabat negara. Peristiwa ini menunjukkan bahwa diskursus mengenai kepatutan dan keabsahan seorang pemimpin masih akan terus menjadi sorotan, terutama setelah proses Pilpres 2024 yang penuh dinamika hukum dan politik ini. Ini adalah babak lanjutan dari saga politik yang menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban di hadapan publik.