Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengagendakan pemanggilan terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Gerindra, Anwar Sadad, dalam pusaran kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penjadwalan ulang ini menyusul ketidakhadiran yang bersangkutan pada panggilan sebelumnya, menandai babak krusial dalam upaya lembaga antirasuah menuntaskan penyidikan perkara yang menyoroti penyalahgunaan anggaran daerah tahun anggaran 2019-2022.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa Anwar Sadad sedianya diperiksa pada Senin (9/11) lalu. Namun, informasi yang diterima penyidik menyebutkan bahwa yang bersangkutan berhalangan hadir lantaran telah memiliki agenda reses. Selain Anwar Sadad, pihak swasta bernama Bagus Wahyudyono yang juga dijadwalkan diperiksa pada waktu yang sama, turut mangkir dengan alasan kondisi kesehatan yang belum memungkinkan. “Kami telah menjadwalkan ulang pemeriksaan keduanya pada Senin (16/11) mendatang dan sangat berharap baik Saudara AS maupun Saudara BGS dapat memenuhi panggilan penyidik,” ujar Budi, menekankan vitalnya keterangan para tersangka untuk mempercepat rampungnya penyidikan.
Kasus ini menjerat Anwar Sadad sebagai tersangka utama dengan dugaan kuat menerima suap bernilai fantastis, mencapai Rp1,5 miliar tunai, serta emas seberat 1 kilogram. Suap tersebut diduga kuat disalurkan oleh Moch Mahrus, yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Jawa Timur dan telah ditahan KPK. Sumber dana haram ini disinyalir sebagai ‘kompensasi’ atas pengamanan alokasi dana hibah Pokmas yang nilainya mencapai Rp83,4 miliar. Lebih jauh, penyelidikan KPK mengindikasikan bahwa Mahrus tidak hanya menyuap dengan uang dan emas, tetapi juga membayarkan pelunasan satu unit rumah di Surabaya dan membiayai pendirian usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) untuk Anwar Sadad, yang transaksinya diindikasikan melalui stafnya, Bagus Wahyudiono.
Keterlibatan Moch Mahrus dalam perkara ini menambah daftar panjang tersangka, di mana ia merupakan satu dari sepuluh pemberi suap dalam klaster penerima yang melibatkan Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono. Jaringan korupsi yang terstruktur ini menunjukkan modus operandi yang kompleks dalam penyalahgunaan dana hibah, yang sejatinya ditujukan untuk kepentingan masyarakat. KPK menegaskan komitmennya untuk membongkar tuntas setiap lapis dugaan korupsi, utamanya yang melibatkan pejabat publik dan merugikan keuangan negara. Kehadiran dan kooperatifnya para tersangka sangat diharapkan guna mengungkap secara terang benderang seluruh fakta dan memastikan akuntabilitas atas penggunaan dana publik.