SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas jaring pengaman sosial, kali ini dengan mengarahkan perhatian pada kelompok pekerja sosial keagamaan yang selama ini kerap luput dari perhatian: para guru ngaji dan marbot masjid. Melalui langkah strategis yang inovatif, Pemprov Jateng berupaya agar mereka dapat terproteksi penuh dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Peran vital guru ngaji dalam membimbing generasi muda dengan nilai-nilai spiritual, serta dedikasi marbot masjid dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah, merupakan pilar tak tergantikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun, kerap kali kontribusi mulia ini tidak diiringi dengan akses memadai terhadap jaminan kesehatan yang fundamental. Kondisi inilah yang menjadi landasan bagi inisiatif Pemprov Jateng untuk menghadirkan perlindungan kesehatan yang lebih inklusif.
Gagasan penting ini mengemuka dalam audiensi antara Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Sutopo Patria Jati, dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di Kota Semarang. Pertemuan tersebut menggarisbawahi urgensi untuk memetakan ulang kelompok masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan, terutama mereka yang belum terakomodasi dalam skema bantuan pemerintah sebelumnya. Inovasi finansial menjadi kunci, di mana terdapat peluang pengalihan anggaran dari pos pembiayaan yang jumlah penerimanya mulai berkurang, menuju kelompok yang lebih membutuhkan seperti guru ngaji dan marbot.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Zulfachmi Wahab, menjelaskan bahwa evaluasi pembiayaan pada skema Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) JKN menunjukkan adanya surplus. Hal ini terutama disebabkan oleh berkurangnya kebutuhan pembiayaan bagi beberapa kelompok peserta pasca-pandemi COVID-19. Dengan kelebihan anggaran sekitar Rp1,7 miliar, Pemprov Jateng melihat potensi besar untuk memperluas cakupan perlindungan kesehatan ini. Guru ngaji dan marbot masjid, bersama kelompok masyarakat rentan lainnya, diprioritaskan sebagai penerima manfaat dari realokasi dana tersebut.
Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menyambut baik inisiatif ini, menegaskan apresiasi Pemprov Jateng terhadap upaya peningkatan kesejahteraan pekerja keagamaan. Beliau menekankan bahwa jaminan kesehatan bagi guru ngaji dan marbot bukan sekadar bantuan, melainkan bentuk pengakuan atas peran krusial mereka. Komitmen Pemprov Jateng adalah memastikan agar setiap individu yang berkontribusi pada pembangunan moral dan spiritual masyarakat juga mendapatkan hak dasar berupa akses kesehatan yang layak.
Sutopo Patria Jati dari BPJS Kesehatan turut menekankan pentingnya semangat “gotong royong” dari berbagai pihak—mulai dari masyarakat, lembaga filantropi, hingga program CSR perusahaan—untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan di tengah tantangan fiskal daerah. Kolaborasi multisektoral ini diharapkan dapat memperkuat fondasi program JKN, menjadikannya lebih tangguh dan merata.
Melalui langkah progresif ini, Pemprov Jateng tidak hanya menargetkan peningkatan cakupan JKN, tetapi juga mengirimkan pesan kuat tentang pentingnya keadilan sosial dan pengakuan terhadap semua elemen masyarakat. Harapannya, akses layanan kesehatan yang lebih merata dan mudah dijangkau akan terwujud, memastikan bahwa keberlanjutan program jaminan kesehatan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang selama ini mungkin terlupakan.