KOTA BATU – Sebuah insiden mengejutkan yang melibatkan dua figur publik, seorang anggota kepolisian dan seorang kepala desa, telah mencuat ke permukaan. Keduanya dilaporkan tertangkap tangan dalam dugaan kasus perselingkuhan di sebuah hotel mewah di Kota Batu, Jawa Timur, memicu sorotan tajam terhadap integritas aparat negara dan pejabat publik.
Peristiwa ini terbongkar pada Sabtu dini hari, sekitar pukul 01.30 WIB, ketika istri sah dari oknum polisi berinisial IGS melakukan penggerebekan langsung. Ia mendapati suaminya, yang diketahui menjabat sebagai Kepala Unit Reserse Kriminal di salah satu Polsek di Surabaya, tengah berdua dengan seorang kepala desa perempuan berinisial AE, yang berasal dari Lamongan, di dalam kamar hotel bintang lima tersebut.
Buntut dari penggerebekan yang menghebohkan itu, laporan resmi telah dilayangkan oleh istri IGS dan kini menjadi fokus penanganan serius oleh Polres Batu. Ps. Kasi Humas Polres Batu, Iptu M. Huda, mengonfirmasi kebenaran laporan dugaan perselingkuhan tersebut, menegaskan komitmen institusi untuk mengusut tuntas perkara ini.
“Saat ini, Polres Batu menindaklanjuti laporan tersebut secara menyeluruh, melibatkan berbagai unit seperti Satuan Pelayanan Perempuan dan Anak (Sat PPA), Penyidik Pembantu (PPO), serta Si Propam Polres Batu. Langkah ini diambil untuk mendalami fakta dan keterangan dari semua pihak yang terlibat, sesuai dengan koridor hukum dan etika yang berlaku,” terang Iptu Huda, Senin lalu.
Kasus ini tidak hanya menyentuh aspek pidana terkait dugaan perzinahan, namun juga implikasi serius terhadap kode etik profesi bagi anggota Polri. Perilaku yang diduga melanggar norma kesusilaan dan disiplin dapat berujung pada sanksi berat, mencoreng citra institusi penegak hukum yang seharusnya menjunjung tinggi kejujuran dan integritas.
Polres Batu secara tegas menyatakan akan menangani aduan masyarakat ini dengan profesionalisme tinggi, objektivitas, dan proporsionalitas, tanpa memandang status sosial atau jabatan dari para terlapor. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam proses penyelidikan ini demi menjaga kepercayaan publik.
“Apabila dalam proses pemeriksaan dan penyelidikan ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik anggota Polri, maka hal tersebut akan ditindaklanjuti secara serius melalui mekanisme yang telah ditetapkan,” tambah Iptu Huda, menekankan konsekuensi yang mungkin dihadapi oleh oknum polisi tersebut.
Saat ini, kepolisian masih terus mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak terkait untuk memperkuat bukti dan fakta yang ada. Iptu Huda juga mengimbau masyarakat untuk memberikan ruang bagi proses hukum yang sedang berjalan dan menahan diri dari spekulasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan adalah prioritas utama.