Jakarta – Pergulatan hukum terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasuki babak krusial dengan kehadiran beliau sebagai saksi kunci di meja hijau. Kasus yang menyeret nama dua terdakwa, Roy Suryo dan dr. Tifa, ini telah menyita perhatian publik nasional, menguji integritas seorang kepala negara di hadapan hukum.
Dalam persidangan yang berlangsung intensif dari pagi hingga malam, Presiden Jokowi menyampaikan kesaksian yang lugas, tidak hanya menepis tudingan, tetapi juga mengungkap detail perjalanan akademisnya. Beliau secara tegas menyatakan rasa terhina dan direndahkan akibat isu ini. “Kerugian immaterial karena tercemarnya nama baik saya dan juga keluarga saya, dan kemudian saya juga merasa telah dihina, direndahkan dengan amat sangat,” ujarnya di hadapan majelis hakim.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyoroti dampak serius tudingan ini terhadap kepercayaan publik. Mengutip hasil survei, beliau menyebut bahwa sekitar 18 persen masyarakat, yang jika dikonversi mencapai 34 juta orang, termakan isu ijazah palsu. Angka ini, menurut beliau, bukanlah jumlah yang kecil dan berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya.
Untuk menepis keraguan, Presiden Jokowi memaparkan secara rinci rekam jejak pendidikannya, mulai dari Sekolah Dasar (SD Negeri Nomor 111 Kota Surakarta), Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 1 Kota Surakarta), Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 6 Kota Surakarta), hingga kelulusan Strata-1 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Beliau menjelaskan proses penyusunan skripsinya yang berjudul ‘Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta’, yang bahkan memerlukan tiga kali revisi proposal judul di bawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Achmad Soemitro.
Presiden Jokowi juga membeberkan detail sidang akhir skripsinya pada 23 Oktober 1985, di mana beliau diuji oleh Ir. Sofyan Warsito dan Ir. P. Burhanuddin, berhasil meraih nilai A. Poin krusial lain adalah bantahan terhadap tudingan penggunaan font Times New Roman yang belum ada pada tahun 1985. Beliau menjelaskan bahwa percetakan skripsi di Percetakan Perdana pada masa itu memang menggunakan format serupa, dan hal itu umum terjadi untuk ribuan skripsi lainnya, bukan hanya miliknya. Wisuda kelulusan pun diikuti secara kolektif pada 19 November 1985 di Gedung Purna Budaya Bulaksumur, Yogyakarta, bersama 13 lulusan Fakultas Kehutanan UGM lainnya.
Sebagai puncak kesaksian yang dramatis, Presiden Jokowi bahkan meminta izin kepada hakim untuk secara langsung menunjukkan ijazah-ijazah aslinya dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga S1 kepada majelis hakim dan pengunjung sidang. Momen ini disambut riuh oleh hadirin, menegaskan upayanya untuk memberikan kejelasan mutlak terhadap tudingan yang merugikannya. Kesaksian lugas Presiden Jokowi ini diharapkan dapat memberikan titik terang dan meluruskan persepsi publik terhadap tudingan ijazah palsu yang telah lama bergulir, sekaligus menjadi babak penting dalam proses hukum yang sedang berjalan.