Wacana penerapan pajak digital di Indonesia semakin mengemuka, berpotensi mengubah lanskap transaksi finansial, termasuk transfer antar rekening bank. Rencana ambisius pemerintah ini tidak hanya akan menyasar sektor perbankan tradisional, tetapi juga meluas ke ranah perusahaan teknologi finansial (fintech) dan platform digital raksasa, menandai era baru dalam upaya optimalisasi penerimaan negara.
Dari informasi yang disampaikan oleh Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, implementasi kebijakan perpajakan digital ini diperkirakan akan dimulai pada tanggal 9 November 2026. Tanggal ini menjadi penanda kesiapan ekosistem ekonomi digital nasional untuk berkontribusi lebih signifikan pada kas negara. Hashim menjelaskan, entitas-entitas besar seperti bank-bank pemerintah, bank swasta, hingga platform e-commerce dan layanan digital terkemuka seperti Shopee, Lazada, dan GoTo, akan dilibatkan secara aktif dalam proses pemungutan dan penyetoran pajak yang selama ini belum tergarap optimal.
Langkah strategis ini bukan tanpa alasan fundamental. Indonesia menghadapi tantangan serius terkait rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang relatif rendah. Hashim menyoroti bahwa rasio penerimaan negara, yang mencakup pajak, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), saat ini hanya berkisar 12 persen dari PDB. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Sebagai perbandingan, Kamboja telah mencatatkan rasio 18 persen, sementara India bahkan mencapai 20 persen, menunjukkan potensi besar yang belum tergali di Indonesia.
Potensi peningkatan penerimaan ini sangat signifikan. Adik dari Presiden terpilih Prabowo Subianto ini memperkirakan, jika Indonesia mampu menyamai rasio penerimaan negara Kamboja, akan ada potensi tambahan penerimaan negara hingga Rp1.500 triliun per tahun. Angka fantastis ini dapat menjadi tulang punggung perbaikan kondisi fiskal nasional yang kerap menjadi sorotan lembaga keuangan internasional dan para ekonom. Untuk merealisasikan target ini, pemerintah berencana memanfaatkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), teknologi informasi (TI), dan sistem elektronik terintegrasi. Penerapan teknologi ini diharapkan mampu menciptakan sistem pemungutan pajak yang lebih efisien, transparan, dan menjangkau seluruh spektrum transaksi digital sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Kebijakan pajak digital ini diharapkan menjadi game changer dalam upaya memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Dengan prospek penambahan triliunan rupiah ke kas negara, stabilitas fiskal akan semakin kokoh, memberikan ruang lebih bagi pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan infrastruktur, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan. Harapan besar tersemat pada kebijakan ini agar dapat memperbaiki citra fiskal Indonesia di mata dunia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.