JAKARTA – Di tengah hiruk pikuk informasi dan disrupsi digital, ancaman propaganda ekstremis kian merajalela, menguji ketahanan rasionalitas dan persatuan bangsa. Seorang pengamat keamanan dan terorisme terkemuka, Muhamad Syauqillah, menegaskan urgensi bagi masyarakat Indonesia untuk berpegang teguh pada nalar, persatuan, dan semangat perdamaian. Imbauan ini menjadi krusial dalam menghadapi gelombang masif penyebaran narasi ekstrem yang kerap menyusup melalui celah-celah dinamika politik.
Syauqillah menyoroti pola berulang di mana kelompok ekstremis secara cermat memantau situasi politik, baik domestik maupun global, untuk menemukan celah infiltrasi agenda mereka. Isu-isu sensitif dari mancanegara, terutama yang berkaitan dengan geopolitik Timur Tengah, seringkali diimpor dan dimodifikasi untuk mereproduksi narasi yang secara sistematis berupaya mendelegitimasi pemerintahan yang sah serta mengapitalisasi gerakan radikal.
“Pola propaganda semacam ini bukanlah hal baru, melainkan sebuah ‘template’ yang terus berevolusi,” ujar Syauqillah. Ia menjelaskan bahwa tawaran ekstremis seringkali merujuk pada respons terhadap dinamika konflik di Suriah atau fenomena Arab Spring, kemudian diadaptasi dengan berbagai varian ideologi yang melatarbelakanginya. Keterikatan kultural dan relasi keagamaan yang kuat antara masyarakat Indonesia dengan isu Timur Tengah menjadikan isu geopolitik di kawasan tersebut sebagai komoditas informasi yang sangat rentan dieksploitasi.
Fenomena ini, menurut Syauqillah, telah menjadi tantangan laten dari tahun ke tahun. Solidaritas kemanusiaan yang tulus seringkali disalahgunakan untuk mengapitalisasi gerakan dan mempropagandakan ideologi ekstrem. Oleh karena itu, ia menekankan agar dinamika politik internal negara lain tidak dibiarkan menciptakan situasi yang kontraproduktif bagi stabilitas Indonesia dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mitigasi di tingkat kebijakan strategis, Syauqillah merumuskan beberapa pendekatan kunci. Pertama, pemerintah harus secara tegas mengartikulasi posisi Indonesia terhadap dinamika geopolitik global. Ketegasan ini penting untuk menegaskan pandangan politik pemerintah sekaligus mengedukasi masyarakat tentang esensi dan implikasi dinamika tersebut. Kedua, energi publik tidak boleh terkuras habis hanya karena mencermati perkembangan isu-isu luar negeri yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan nasional. Ketiga, pemerintah perlu membangun kemampuan komunikasi publik yang tertata dan efektif dalam merespons keresahan masyarakat.
“Masyarakat harus dibekali pemahaman agar tidak mudah terjebak dalam pusaran isu impor yang pada akhirnya dapat memicu perpecahan dan gesekan sosial-politik di Indonesia,” tambahnya. Di tingkat akar rumput, literasi yang elegan dan hati-hati sangat diperlukan. Syauqillah mengingatkan bahwa sentimen keagamaan dan geopolitik sangat rentan dimanipulasi jika tidak dikelola dengan komunikasi yang tepat. Terlebih, kondisi ketidakpuasan publik terhadap manajemen pemerintah seringkali menjadi lahan subur bagi kelompok tertentu untuk menyulut perpecahan.
Syauqillah menggarisbawahi pentingnya memisahkan kekecewaan pribadi atas dinamika politik dengan upaya memicu kekerasan atau disintegrasi bangsa. Menyampaikan ketidaksepakatan melalui jalur demokratis—seperti melalui partai politik, lembaga legislatif, atau tulisan—adalah hak konstitusional. Namun, tindakan yang mengintrodusir kekerasan, ketidakdamaian, perpecahan, apalagi wacana penggantian sistem negara seperti khilafah, adalah sesuatu yang harus ditolak secara tegas demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.