Jakarta – Sektor kelautan dan perikanan Indonesia, yang sarat potensi namun juga dihadapkan pada ragam tantangan, kini menjadi prioritas utama pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Sakti Wahyu Trenggono, secara tegas menyampaikan visi jangka panjang Presiden untuk mentransformasi nasib nelayan perikanan tangkap di tanah air. Visi ini bukan sekadar retorika, melainkan sebuah rencana strategis yang mendalam, terintegrasi, dan menargetkan perubahan fundamental dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Dalam gelaran bergengsi Agrifood Forum 2026 yang mengusung tema “Swasembada Protein & Peluang Pangan Global” di Jakarta, Trenggono menyoroti disparitas perlakuan antara sektor pertanian dan perikanan. Jika petani telah lama menikmati dukungan infrastruktur seperti bendungan, irigasi, hingga subsidi pupuk dan bibit, nelayan perikanan tangkap masih bergulat dengan keterbatasan serupa. “Saat ini, sektor perikanan tangkap kita belum menarik bagi perbankan untuk memberikan pembiayaan. Jika ada yang ingin membangun kapal, bank cenderung enggan,” ungkap Trenggono, menggambarkan realita pahit yang dihadapi nelayan.
Namun, optimisme tinggi diembuskan oleh Trenggono. Ia menjamin, dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan, kondisi ini akan berbalik. KKP akan membenahi secara menyeluruh tata kelola dan infrastruktur di desa-desa nelayan, sebuah langkah krusial untuk menjadikan sektor ini lebih bankable dan modern. Pembenahan ini mencakup aspek-aspek vital mulai dari hulu hingga hilir, memastikan rantai nilai perikanan tangkap berjalan efisien dan menguntungkan. Inisiatif strategis seperti program “Kampung Nelayan Merah Putih” dicanangkan sebagai poros perubahan, sebuah harapan besar agar nelayan dapat naik kelas, bukan hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga profesionalisme dan kesejahteraan.
Transformasi ini tidak hanya berhenti pada janji. KKP telah memiliki model percontohan yang berhasil diterapkan, salah satunya di Biak, Papua. Sebelumnya, hasil tangkapan nelayan di Biak cenderung berkualitas rendah dan hanya mampu dipasarkan secara lokal. Melalui intervensi pemerintah dalam tata kelola dan infrastruktur, kini 100 persen hasil tangkapan dari Biak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor. “Ini adalah peningkatan signifikan yang menunjukkan bahwa dengan intervensi yang tepat, kualitas tangkapan bisa dioptimalkan dan nilai ekonominya pun melesat,” terang Trenggono.
Kesuksesan model Biak membuktikan bahwa dengan adanya fasilitas yang memadai seperti penampungan, pengolahan, dan rantai dingin yang terintegrasi, serta akses pasar yang lebih luas, nelayan dapat beralih dari sekadar subsisten menjadi produsen yang kompetitif di kancah global. Visi ini selaras dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, mencapai swasembada protein, sekaligus meningkatkan daya saing industri pangan Indonesia di pasar internasional. Perbaikan ekosistem perikanan tangkap ini diharapkan dapat membuka keran investasi, mendorong modernisasi armada, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia nelayan, menjadikannya pilar ekonomi maritim yang tangguh dan berkelanjutan.