Prancis kembali dihempas gelombang kerusuhan yang memilukan, menyisakan jejak kehancuran dan ketegangan politik. Lebih dari 1.200 individu dilaporkan ditangkap dalam serangkaian aksi protes yang berubah menjadi kekerasan jalanan di berbagai penjuru negeri pada Sabtu lalu. Insiden ini juga menyebabkan setidaknya 150 personel kepolisian mengalami luka-luka, menggarisbawahi intensitas bentrokan yang terjadi. Perdana Menteri Sebastien Lecornu bahkan mengakui sebuah “keajaiban” bahwa jumlah korban tidak lebih tinggi.
Kekerasan brutal ini bermula dari aksi unjuk rasa nasional menentang lonjakan inflasi yang terus mencekik warga. Namun, sentimen ketidakpuasan segera meluas, menyulut penjarahan massal, pembakaran kendaraan, dan vandalisme terhadap properti publik maupun swasta. Dari Paris hingga Marseille, Nice hingga Limoges, pemandangan kota-kota besar Prancis dicemari oleh mobil-mobil yang hangus, toko-toko yang dibobol, dan bahkan kantor balai kota yang rusak parah. Di Limoges, balai kota berusia lebih dari 140 tahun sebagian besar hancur akibat kebakaran yang disengaja, sementara fasilitas kepolisian di Bordeaux juga tak luput dari serangan.
Menurut Kementerian Dalam Negeri, sekitar 550 ribu orang turun ke jalan, angka yang menurut serikat pekerja CGT bisa mencapai 800 ribu. Massa yang terdiri dari mahasiswa, aktivis, hingga sebagian anggota gerakan ‘Rompi Kuning’ (Yellow Vest), menyuarakan beragam keluhan. Selain kenaikan biaya hidup yang dipicu sebagian oleh konflik di Timur Tengah, mereka juga menyoroti ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, janji-janji politik yang tak terpenuhi, dan kesenjangan kekayaan yang kian melebar. Ini bukan sekadar protes ekonomi, melainkan manifestasi dari krisis kepercayaan politik yang mendalam.
Aparat keamanan merespons dengan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan para pengunjuk rasa yang melemparkan berbagai objek dan bahkan kembang api. Dalam salah satu insiden paling tragis, seorang remaja berusia 17 tahun di Saint-Etienne kehilangan tangan kanannya akibat ledakan granat pengendali massa, menjadi simbol pahit dari eskalasi kekerasan. Presiden Emmanuel Macron sendiri telah bersumpah untuk menuntut dan menghukum para pelaku vandalisme dan penjarahan, termasuk mereka yang menyerang balai kota dan properti publik.
Kerusuhan ini memperdalam ketidakpastian politik di Prancis, terutama menjelang pemilihan umum untuk menggantikan Macron dalam enam bulan ke depan. Insiden-insiden ini bukan hanya tantangan keamanan, tetapi juga cerminan dari kegelisahan sosial yang meluas dan berpotensi mengubah lanskap politik negara. Beberapa pengunjuk rasa bahkan menarik paralel dengan Revolusi Prancis 1789, menyerukan “Revolusi atau mati” dan mengklaim “merebut Bastille” saat menyerbu kantor wali kota. Sentimen ini menunjukkan betapa dalamnya akar ketidakpuasan dan betapa krusialnya tantangan yang dihadapi pemerintah Prancis untuk memulihkan stabilitas dan kepercayaan publik.