Gelombang demonstrasi dan ketidakpuasan sosial yang membara di Prancis kini merembet hingga ke Belgia, menandai eskalasi serius dalam dinamika sosial politik Eropa. Insiden yang dimulai di Brussels menunjukkan betapa cepatnya sentimen publik dapat menyebar melintasi batas negara, mencerminkan kegelisahan mendalam di tengah masyarakat.
Pada Sabtu (17/10), beberapa ratus orang, mayoritas kaum muda, turun ke jalan-jalan pusat kota Brussels. Aksi yang sebagian besar terinspirasi oleh gejolak serupa di Prancis ini dengan cepat berubah menjadi bentrokan sengit dengan aparat kepolisian. Saksi mata melaporkan penggunaan gas air mata dan meriam air oleh polisi untuk membubarkan massa yang sebagian di antaranya memakai masker dan meneriakkan slogan antifasis. Sebuah mobil bahkan dilaporkan terbalik, menunjukkan tingkat eskalasi kekerasan.
Menteri Dalam Negeri Belgia, Bernard Quintin, melalui unggahan resminya di X (sebelumnya Twitter), menegaskan bahwa peristiwa di Brussels “bukan lagi sekadar protes”. Ia menjanjikan penggunaan “segala cara yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban dalam menghadapi para perusuh”. Di balik insiden ini, kelompok mahasiswa Belgia menyuarakan protes keras terhadap kenaikan biaya pendidikan dan reformasi yang dikhawatirkan akan semakin mempersulit akses terhadap pendidikan tinggi. Sentimen serupa juga bergema di Liège, kota di timur Belgia, di mana mahasiswa sebelumnya telah menyuarakan keprihatinan atas sistem pendidikan berbahasa Prancis, menyoroti biaya yang membengkak dan kesulitan bahan ajar.
Fenomena ini tak lepas dari akar gejolak di Prancis yang telah berlangsung sebulan terakhir. Protes di Negeri Mode ini bermula dari isu pendanaan pendidikan dan kondisi sekolah, namun dengan cepat meluas menjadi gerakan yang menuntut keadilan atas ketimpangan sosial, pengeluaran publik, dan standar hidup yang layak. Seruan di media sosial untuk menghidupkan kembali “gerakan rompi kuning” turut membakar semangat demonstran, diperkuat oleh tuntutan serikat buruh CGT untuk “upah dan pensiun yang lebih tinggi, harga yang lebih rendah, serta perlindungan layanan publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat”.
Dampak kerusuhan di Prancis sendiri cukup parah. Di Lyon, kantor pariwisata dilaporkan dibakar di sela demonstrasi nasional menentang tingginya biaya hidup. Paris juga tak luput, dengan sebuah mobil dan kios koran yang dibakar, sementara polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan kelompok bermasker di Place de la République. Marseille menjadi saksi kerusakan toko-toko dan kantor polisi kota, bahkan beberapa demonstran berhasil menerobos lobi Balai Kota.
Kantor Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nuñez, mencatat setidaknya 140 aksi di luar wilayah Paris hingga siang hari, dengan lebih dari 30.000 peserta dan penangkapan terhadap 166 orang di seluruh negeri. Mengantisipasi meluasnya gejolak, Presiden Prancis Emmanuel Macron sehari sebelumnya telah menyerukan ketenangan. Ia menekankan bahwa hak konstitusional untuk berdemonstrasi harus disertai dengan “kewajiban untuk menghormati orang, menghormati properti, dan karena itu berkomitmen untuk tidak menghina atau merusak”. Namun, pesan ini tampaknya belum sepenuhnya meredakan gelombang kemarahan yang kini telah melampaui batas-batas nasional.