JAKARTA, KotaKita.com – Kabut asap pekat kembali menyelimuti sebagian wilayah Asia Tenggara, memicu respons serius dari negara-negara terdampak. Singapura, salah satu yang paling parah merasakan dampaknya, telah mengintensifkan investigasinya dan menunjuk tujuh perusahaan yang diduga kuat bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang menjadi sumber polusi lintas batas.
Dalam pernyataan resminya, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu, menggarisbawahi upaya Badan Lingkungan Nasional (NEA) dalam melacak dan mengidentifikasi sumber-sumber kabut asap. Melalui analisis citra satelit terkini dan data meteorologi yang presisi, NEA berhasil memetakan titik panas (hotspot) dan pergerakan asap, menyempitkan daftar entitas yang berpotensi menyebabkan krisis lingkungan ini. Fu menjelaskan, proses ini memerlukan integrasi data dari berbagai sumber, beberapa di antaranya berada di luar yurisdiksi Singapura, menegaskan kompleksitas penanganan isu lintas batas ini.
Berdasarkan temuan awal, Fu mengonfirmasi bahwa sebagian kabut asap yang merugikan kualitas udara di Singapura berasal dari area yang dikelola oleh tujuh korporasi di Indonesia. Sebagai langkah progresif, NEA akan segera melayangkan pemberitahuan pencegahan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Polusi Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act/THPA) kepada ketujuh perusahaan tersebut. Instruksi yang diberikan sangat jelas: pertama, mengerahkan sumber daya pemadam kebakaran untuk menanggulangi atau mencegah perluasan api di lahan mereka; kedua, menghentikan segala bentuk kegiatan pembakaran; dan ketiga, menyusun serta menyerahkan rencana tindakan konkret kepada NEA untuk memadamkan kebakaran yang ada dan mencegah terulangnya insiden serupa. “NEA berkomitmen penuh untuk menindaklanasi setiap perusahaan yang terbukti berkontribusi terhadap polusi asap lintas batas,” tegas Fu.
Di sisi lain, Singapura juga telah berulang kali menawarkan bantuan kepada Indonesia dalam upaya penanggulangan karhutla, mulai dari dukungan sipil hingga teknologi modifikasi cuaca seperti penyemaian awan. Namun, Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat, sebelumnya menyatakan sikap pemerintah yang selektif dalam menerima bantuan asing. Jumhur menekankan pentingnya mengkurasi tawaran bantuan agar relevan dan efektif dengan skala serta kebutuhan di lapangan. Ia mencontohkan, tawaran pengerahan 50 personel mungkin tidak signifikan jika dibandingkan dengan puluhan ribu personel yang sudah dikerahkan oleh Indonesia sendiri. Meskipun demikian, Jumhur menyatakan apresiasi atas niat baik dari negara sahabat.
Dampak karhutla ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia dan Singapura, tetapi juga meluas ke Malaysia, Filipina, dan Thailand, menciptakan krisis kesehatan publik dan ekonomi regional. Kualitas udara di Singapura sempat mencapai kategori “tidak sehat”, dengan Indeks Standar Polutan (PSI) yang melonjak drastis, mencapai puncaknya hingga 288, melampaui rekor yang dicatat pada tahun 2015. Krisis kabut asap ini menjadi pengingat pahit akan urgensi penanganan akar masalah karhutla dan pentingnya kolaborasi lintas negara yang lebih kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan serta kesehatan global.