NEW YORK – Panggung diplomasi global kembali disorot tatkala Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyelenggarakan putaran keenam jajak pendapat informal, sebuah tahapan krusial dalam menentukan sosok Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Proses tertutup yang berlangsung pada Jumat, 16 Oktober ini menjadi indikator penting dalam mengukur dukungan awal terhadap para kandidat yang berebut posisi pemimpin tertinggi organisasi dunia tersebut.
Sebagai inti dari mekanisme seleksi Sekjen PBB, jajak pendapat informal ini dirancang untuk mencapai konsensus di antara 15 anggota DK PBB, terutama lima anggota tetap yang memiliki hak veto. Aglaia Balta, Perwakilan Tetap Yunani untuk PBB yang kebetulan menjabat presidensi bergilir DK PBB bulan Oktober, mengonfirmasi jalannya putaran krusial ini. Meskipun hasilnya tidak diumumkan secara resmi kepada publik, setiap kandidat akan diberitahu secara personal melalui perwakilan tetap negara mereka, memastikan transparansi terbatas dalam proses internal yang sangat sensitif ini.
Prosedur jajak pendapat melibatkan setiap anggota DK PBB yang menerima surat suara untuk masing-masing calon. Surat suara tersebut memberikan tiga opsi: ‘mendukung’ (encourage), ‘tidak mendukung’ (discourage), dan ‘tidak menyatakan pendapat’ (no opinion). Kriteria kelolosan sangat ketat: seorang calon harus mengumpulkan setidaknya sembilan suara ‘mendukung’ tanpa satupun suara ‘tidak mendukung’ dari anggota tetap DK PBB (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China, dan Rusia). Kekuatan hak veto lima negara ini menjadikan proses ini sangat menantang dan sarat negosiasi politik di balik layar.
Persaingan untuk menduduki kursi Sekretaris Jenderal PBB memang selalu sengit, mengingat tanggung jawab besar dalam mengelola isu-isu global mulai dari perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, hingga hak asasi manusia. Saat ini, tujuh individu terkemuka masih bertahan dalam perlombaan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang diplomatik dan kepemimpinan internasional:
- Ivonne A-Baki, diplomat senior dari Ekuador.
- Maria Fernanda Espinosa, mantan Presiden Majelis Umum PBB dan mantan Menteri Luar Negeri serta Pertahanan Ekuador.
- Rafael Grossi dari Argentina, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) saat ini, yang membawa pengalaman dalam isu keamanan nuklir.
- Rebeca Grynspan dari Kosta Rika, mantan Wakil Presiden dan Sekretaris Jenderal Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), menyoroti keahlian ekonomi dan pembangunan.
- Olara Otunnu dari Uganda, mantan Wakil Sekretaris Jenderal PBB.
- Carolyn Rodrigues-Birkett, Perwakilan Tetap Guyana untuk PBB.
- Dan Macky Sall, mantan Presiden Senegal, yang membawa perspektif kepemimpinan dari benua Afrika.
Masa jabatan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres akan berakhir pada penghujung tahun ini, menandai berakhirnya era kepemimpinannya yang penuh gejolak. Penggantinya dijadwalkan akan mulai bertugas pada 1 Januari 2027, mewarisi daftar panjang tantangan global yang mendesak, mulai dari perubahan iklim hingga konflik geopolitik. Pemilihan ini bukan hanya tentang menunjuk seorang birokrat, melainkan memilih seorang arsitek perdamaian dan stabilitas dunia, yang mampu menavigasi kompleksitas hubungan internasional di tengah krisis multidimensional.