SALATIGA – Provinsi Jawa Tengah melangkah maju dengan inisiatif progresif, merajut kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan 123 institusi pendidikan tinggi. Langkah ambisius ini dirancang untuk mengakselerasi program pengentasan kemiskinan melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, melibatkan riset mendalam, validasi data, hingga pendampingan langsung di tengah masyarakat desa.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat yang digelar di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, beberapa waktu lalu, menegaskan pentingnya peran akademisi. Menurutnya, pelibatan kampus adalah kunci untuk memastikan setiap program penanggulangan kemiskinan tidak hanya mencapai target kuantitatif, namun juga benar-benar menyentuh akar permasalahan dan kebutuhan esensial masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Tengah terus menunjukkan tren penurunan. Pada Maret 2026, angkanya berhasil ditekan hingga di bawah sepuluh persen, melanjutkan penurunan signifikan dari tahun sebelumnya. Penurunan ini tidak lepas dari upaya masif yang telah dilakukan, termasuk pengurangan jumlah penduduk miskin hingga puluhan ribu jiwa dalam periode satu tahun.
Untuk mengakselerasi tren positif ini, Pemprov Jawa Tengah secara bertahap memperkuat jaringannya dengan melibatkan lebih banyak perguruan tinggi. Dari 49 kampus pada tahun 2025, angka partisipasi melonjak menjadi 74 kampus baru di tahun 2026, menjadikan total 123 institusi yang kini bahu-membahu dalam misi kemanusiaan ini. Spektrum kolaborasi yang dibangun sangat luas, mencakup program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik yang fokus pada isu-isu krusial, pendampingan usaha mikro, validasi data rumah tidak layak huni (RTLH), intervensi penanganan stunting, hingga inovasi teknologi desalinasi air untuk daerah-daerah yang membutuhkan.
Luthfi menekankan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa lagi hanya berkutat pada pemberian bantuan sosial atau perbaikan infrastruktur semata. Permasalahan kemiskinan, menurutnya, adalah isu multidimensional yang juga berkaitan erat dengan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, pendidikan yang merata, serta penguatan fundamental ekonomi keluarga agar mampu mandiri dan berdaya saing.
Di tingkat nasional, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, turut menyuarakan semangat yang sama. Ia mendorong pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis bantuan sosial menuju pemberdayaan masyarakat secara holistik. “Semakin berhasil program pemberdayaan, maka akan semakin sedikit masyarakat yang bergantung pada bantuan sosial. Ini berarti anggaran negara dapat dialokasikan untuk sektor-sektor pembangunan lainnya yang lebih strategis,” ujar Muhaimin usai kegiatan.
Strategi pemberdayaan yang digariskan pemerintah meliputi penguatan kapasitas pendidikan, perluasan akses terhadap permodalan dan hak atas tanah, serta penciptaan ekosistem ekonomi yang kondusif bagi kemandirian masyarakat. Secara nasional, lebih dari 16.500 desa di 88 kabupaten telah ditetapkan sebagai wilayah prioritas untuk penanggulangan kemiskinan, menunjukkan skala komitmen pemerintah.
Sebagai wujud nyata dari sinergi ini, sejumlah perguruan tinggi, termasuk UKSW, Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), dan Universitas Nusa Cendana, mendeklarasikan komitmen untuk menyediakan beasiswa bagi kader-kader pemberdayaan masyarakat desa di tahun 2027. Diperkirakan sekitar 2.000 beasiswa akan tersedia, membuka jalan bagi putra-putri terbaik desa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan, mengapresiasi kolaborasi ini. Ia berharap kemitraan strategis ini dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki kampus, memastikan bahwa perguruan tinggi tidak lagi sekadar “menara gading” namun menjadi motor penggerak perubahan yang aktif terlibat dalam menyelesaikan persoalan masyarakat secara terukur, berbasis data, dan berkelanjutan.