Wina, Austria – Austria kembali menjadi pusat perhatian dunia setelah pemerintahannya memberlakukan larangan kontroversial penggunaan hijab bagi anak perempuan di bawah usia 14 tahun. Kebijakan yang mulai efektif pada 1 September ini seketika memicu gelombang protes di berbagai kota, di mana ratusan siswa dan pendukung hak asasi manusia turun ke jalan, menuntut pembatalan aturan yang dinilai diskriminatif.
Pemerintahan konservatif Austria bersikeras bahwa undang-undang baru ini bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan melindungi anak-anak perempuan Muslim dari apa yang mereka sebut sebagai “segregasi dan penindasan”. Namun, narasi pemerintah ini jauh dari konsensus. Bagi banyak pihak, kebijakan ini adalah intervensi yang tidak proporsional terhadap kebebasan beragama dan hak individu untuk menentukan ekspresi identitas.
Ini bukan kali pertama Austria mengimplementasikan pembatasan serupa. Pada tahun 2019, koalisi antara kelompok konservatif dan Partai Kebebasan sempat memberlakukan larangan hijab bagi murid sekolah dasar. Namun, undang-undang tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi saat itu secara tegas menyatakan bahwa peraturan yang secara spesifik menargetkan umat Muslim tidak sejalan dengan prinsip netralitas agama yang fundamental. Sejarah ini menambah kedalaman perdebatan saat ini, menyoroti tantangan hukum dan etika yang melekat pada upaya pembatasan praktik keagamaan.
Para kritikus, yang mencakup organisasi hak asasi manusia dan komunitas Muslim, mengecam keras larangan terbaru ini. Mereka berargumen bahwa aturan tersebut secara tidak proporsional menargetkan komunitas Muslim, melanggar kebebasan beragama yang dijamin secara konstitusional, dan secara efektif memaksa anak perempuan untuk mengabaikan bagian dari identitas mereka yang membuat mereka merasa nyaman dan percaya diri. Penolakan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa alih-alih mengintegrasikan, kebijakan ini justru akan semakin meminggirkan kelompok minoritas.
Sejak peraturan baru berlaku, otoritas pendidikan di seluruh Austria telah melaporkan intensitas pengawasan. Tercatat 127 pertemuan telah diadakan dengan orang tua, dan sebanyak 52 laporan terkait dugaan pelanggaran hukum telah diajukan. Dampak emosional dan psikologis dari kebijakan ini pun mulai terasa. Zehra, seorang ibu berusia 37 tahun, berbagi kepedihan kedua putrinya yang berusia sembilan dan 13 tahun yang merasa “sedih dan marah” atas larangan tersebut. Senada, Seham, seorang siswi berusia 12 tahun, mengaku “takut” melepas jilbabnya di sekolah, yang baginya sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya selama dua tahun.
Konteks demografi dan sosial Austria memperumit isu ini. Dengan sekitar delapan persen dari sembilan juta penduduknya beragama Islam, kebijakan ini berdampak pada segmen signifikan masyarakat. Laporan terbaru dari Badan Hak Asasi Uni Eropa (FRA) pada tahun 2024 semakin mengkhawatirkan, menunjukkan bahwa umat Muslim di Austria mengalami tingkat rasisme dan diskriminasi anti-Muslim tertinggi di seluruh Uni Eropa. Peningkatan ini, menurut laporan tersebut, bertepatan dengan menguatnya pengaruh politik Partai Kebebasan Austria (FPÖ) yang berhaluan kanan jauh, meskipun mereka gagal membentuk pemerintahan pada pemilihan umum 2024 lalu. Hal ini mengindikasikan bahwa larangan hijab ini merupakan bagian dari narasi yang lebih besar tentang identitas, penerimaan, dan ketegangan sosial politik di Austria.
Ketegangan antara kebebasan beragama dan interpretasi sekularisme negara terus menjadi tantangan global. Di Austria, larangan hijab bagi anak perempuan di bawah 14 tahun ini tidak hanya memicu debat hukum dan moral, tetapi juga menyoroti kompleksitas hidup berdampingan dalam masyarakat multikultural yang sedang berjuang menemukan keseimbangan antara identitas kolektif dan hak-hak individu.