JAKARTA, KotaKita – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, menyerukan sebuah paradigma baru dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bukan sekadar alat perlindungan sosial, ia mendesak agar setiap rupiah APBN diarahkan untuk mengukuhkan kemandirian ekonomi masyarakat, sebuah langkah progresif yang diharapkan mampu mengubah lanskap kesejahteraan sosial di Indonesia.
Dalam forum Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat yang berlangsung di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah, Menko Muhaimin secara tegas menyatakan, “Politik anggaran yang sejati adalah bagaimana setiap alokasi dana dari negara benar-benar dijiwai oleh semangat pemberdayaan. Setiap rupiah APBN harus menjadi investasi untuk memandirikan masyarakat, bukan hanya memberikan uluran tangan sementara.”
Pandangan ini menggarisbawahi urgensi pergeseran fokus dari skema bantuan yang bersifat karitatif semata, seperti Bantuan Sosial (Bansos), menuju program-program pemberdayaan yang lebih terstruktur. Program ini, menurutnya, harus dirancang untuk membuka akses luas terhadap lapangan pekerjaan, memfasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta secara signifikan meningkatkan pendapatan individu maupun kelompok masyarakat.
“Bayangkan, jika individu yang selama ini bergantung pada bansos dapat diberdayakan dan mencapai kemandirian ekonomi, secara otomatis jumlah penerima bansos akan berkurang drastis,” jelas Menko Muhaimin. “Mereka tidak lagi menjadi objek bantuan, melainkan bertransformasi menjadi subjek dan pelaku ekonomi produktif yang berkontribusi pada roda perekonomian nasional.”
Untuk mewujudkan visi ini, Menko Muhaimin mendorong agar alokasi anggaran untuk program-program pemberdayaan diperbesar secara signifikan. Fokus utamanya adalah pada peningkatan kapasitas individu, pengembangan keterampilan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta penguatan fundamental kemandirian ekonomi di tingkat komunitas.
Peran pemerintah daerah juga tak kalah vital. Mereka diharapkan mengambil inisiatif untuk mendukung arah kebijakan ini melalui alokasi anggaran daerah dan implementasi program pemberdayaan yang spesifik, disesuaikan dengan potensi lokal serta kebutuhan unik masyarakat di wilayah masing-masing. Sinkronisasi program antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
Secara jangka panjang, Menko Muhaimin Iskandar berharap bahwa bantuan sosial akan semakin tersegmentasi dan terfokus pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan perlindungan ekstrem. Kelompok ini meliputi lansia, penyandang disabilitas, dan mereka yang secara fisik atau mental tidak memungkinkan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi produktif.
Sementara itu, bagi masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas untuk mandiri, pemerintah harus hadir memberikan dukungan penuh. Ini termasuk pelatihan, pendampingan, akses permodalan, dan jaringan pasar, sehingga mereka dapat beralih dari penerima bantuan menjadi agen perubahan ekonomi yang mandiri dan berkontribusi nyata pada kemajuan bangsa. Inilah esensi dari investasi sosial yang berkelanjutan.