Gejolak domestik dan ketegangan diplomatik merebak di Azerbaijan menyusul penerapan ketat aturan seragam sekolah yang secara implisit melarang penggunaan jilbab. Kebijakan ini, yang ditegaskan oleh pemerintah Azerbaijan sebagai pilar sekularisme pendidikan, tak hanya memicu protes di dalam negeri, namun juga menarik perhatian dan kritik tajam dari sekutu dekatnya, Turki, menimbulkan perdebatan mendalam tentang identitas nasional, kebebasan beragama, dan batas-batas hubungan antarnegara.
Peraturan baru tentang berpakaian di lingkungan pendidikan, yang diberlakukan bulan lalu, sejatinya tidak secara eksplisit menyebut jilbab. Namun, implementasinya di lapangan menyebabkan sejumlah siswa dan guru berjilbab dilarang memasuki area sekolah. Bahkan, beberapa pengajar dilaporkan diminta untuk melepas jilbab atau menghadapi pemecatan. Situasi ini memicu demonstrasi dan rekaman video yang viral di media sosial, menampilkan siswa-siswi yang menangis haru memeluk guru mereka yang berjilbab, menggarisbawahi dampak emosional dan pribadi dari kebijakan tersebut. Kementerian Dalam Negeri Azerbaijan mengonfirmasi telah menahan 37 individu yang dianggap mengganggu ketertiban umum selama aksi protes.
Pemerintah Azerbaijan, melalui Partai Yeni Azerbaijan (YAP) yang berkuasa, dengan tegas membela aturan ini. Mereka menyatakan bahwa kebijakan tersebut adalah bagian integral dari upaya menjaga prinsip sekularisme dalam sistem pendidikan nasional, yang berlandaskan pada kesetaraan dan supremasi hukum. Azerbaijan, sebagai bekas republik Soviet dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki konstitusi yang secara eksplisit memisahkan agama dari negara, sambil tetap menjamin kebebasan beragama. Pembelaan ini menegaskan komitmen Azerbaijan terhadap model negara sekuler yang telah dianut sejak kemerdekaan.
Polemik ini tak terhindarkan menyeret Turki, mitra strategis dan negara dengan hubungan kultural yang sangat dekat dengan Azerbaijan, sering disebut sebagai konsep ‘satu bangsa, dua negara’. Oktay Saral, penasihat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, secara terbuka mengkritik kebijakan Azerbaijan melalui platform media sosial. Saral mengecam pelarangan jilbab sebagai tindakan yang ‘tidak dapat diterima’, menegaskan bahwa jilbab adalah bagian dari keyakinan agama dan mendesak Azerbaijan untuk segera meninjau ulang kebijakannya.
Respon dari Baku tak kalah tegas. YAP menilai komentar Saral sebagai tindakan ‘populis dan tidak bertanggung jawab’. Mereka mengingatkan Turki bahwa konstitusi mereka sendiri juga menganut prinsip sekularisme, dan meminta Ankara untuk tidak memanfaatkan kebijakan pendidikan Azerbaijan demi kepentingan politik domestik. Penegasan ulang bahwa prinsip ‘satu bangsa, dua negara’ tidak memberikan hak bagi salah satu pihak untuk mencampuri urusan internal atau memaksakan pandangan ideologis kepada yang lain, menandakan adanya batasan diplomatik yang tegas meskipun hubungan erat.
Krisis mengenai larangan jilbab ini menjadi ujian signifikan bagi Azerbaijan dalam menavigasi keseimbangan antara mempertahankan identitas sekulernya dan menghormati kebebasan beragama di tengah populasi yang mayoritas Muslim. Lebih jauh, ketegangan ini berpotensi merenggangkan hubungan erat antara Baku dan Ankara yang selama ini menjadi fondasi penting bagi stabilitas regional. Ini adalah refleksi nyata bagaimana kebijakan internal dapat menimbulkan riak besar, baik di dalam negeri maupun di panggung diplomatik internasional.