Dalam langkah monumental yang menegaskan komitmen pemerintah terhadap ketahanan pangan nasional, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pertanian (Kementan) belum lama ini menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB). Kesepakatan strategis ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sarana prasarana serta ketenagaan penyuluhan pertanian demi mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, sebuah program prioritas yang digariskan oleh Presiden.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam kesempatan penandatanganan SEB bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kantor Kemendagri, Jakarta, menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah (pemda). Tito Karnavian menekankan bahwa keberhasilan swasembada pangan sangat bergantung pada sinergi kuat dari berbagai pihak, dengan pemda sebagai garda terdepan di lapangan. Beliau menggarisbawahi peran vital penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan pusat dan implementasi praktis di tengah masyarakat petani.
Penyuluh pertanian, yang kini secara struktural berada di bawah naungan Kementerian Pertanian berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian, adalah ujung tombak dalam transfer pengetahuan dan teknologi. “Menteri Pertanian memerlukan pasukan di lapangan, dan selama ini PPL telah menjadi tulang punggung dalam upaya ini,” ujar Mendagri, menyoroti kebutuhan akan dukungan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan bagi para penyuluh.
SEB ini secara spesifik menyoroti peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sebagai sentra aktivitas penyuluhan di tingkat kecamatan. Mendagri secara tegas meminta kepala daerah untuk mengalokasikan dukungan operasional bagi BPP melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran Transfer ke Daerah (TKD), atau mekanisme pembiayaan lain yang relevan. Langkah ini krusial untuk memastikan BPP dapat berfungsi optimal sebagai pusat koordinasi dan fasilitasi bagi para penyuluh.
Senada dengan Mendagri, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjabarkan komitmen Kementan untuk memperkuat infrastruktur penyuluhan. Berdasarkan data terkini Kementerian Pertanian, terdapat sekitar 37.237 penyuluh pertanian yang beroperasi di seluruh Indonesia, didukung oleh 5.836 unit BPP. Amran Sulaiman berjanji untuk segera merevitalisasi BPP yang mengalami kerusakan. “Kami akan melakukan refocusing anggaran tahun ini untuk perbaikan BPP yang rusak berat, dan targetnya tahun depan seluruh BPP dapat berfungsi optimal,” tegasnya, menunjukkan keseriusan dalam memastikan para penyuluh memiliki fasilitas yang memadai.
Inisiatif sinergis ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi peningkatan produktivitas pertanian dan stabilitas harga pangan. Amran Sulaiman juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Mendagri Tito Karnavian atas konsistensinya dalam menjaga stabilitas harga pangan di berbagai daerah, mengakui peran penting Mendagri sebagai “Bapak Inflasi Indonesia” yang berhasil menekan gejolak harga. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan seperti Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional, serta Direktur Utama Perum Bulog dalam acara penandatanganan ini semakin mengukuhkan dimensi lintas sektor dari upaya besar ini.