Ibu kota India, New Delhi, kembali menjadi saksi bisu ketegangan politik yang memuncak. Pada Sabtu lalu, situasi bergejolak setelah Abhijeet Dipke, pemimpin karismatik Partai Kecoak India (CJP), bersama puluhan aktivis muda lainnya ditangkap aparat kepolisian. Penangkapan ini menyusul aksi unjuk rasa masif yang menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) India, Gyanesh Kumar.
Aksi protes yang digawangi CJP ini berakar pada tuduhan serius terhadap KPU India. Mereka menuding lembaga penyelenggara pemilu tersebut melakukan revisi daftar pemilih yang dinilai kontroversial, bahkan berujung pada penghapusan sekitar 130 juta nama. CJP, sebuah entitas politik satire yang kerap menyuarakan kritik tajam, meyakini langkah ini bukan tanpa motif tersembunyi. Mereka menuduh bahwa penghapusan nama-nama tersebut secara sengaja dilakukan untuk menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.
Gelombang demonstrasi yang menyelimuti New Delhi tidak hanya diwarnai orasi dan spanduk, tetapi juga diwarnai insiden kejar-kejaran antara demonstran dan polisi. “Hidup revolusi!” seru beberapa pemuda yang kemudian digiring paksa ke dalam bus polisi. Salah satu demonstran, Yogendra Solanki, dengan lantang menyatakan, “Ini adalah pelanggaran terhadap hak-hak rakyat, dan negara tidak akan mentolerir hal ini lagi.” Penangkapan Dipke sendiri dilakukan saat ia baru saja mendarat dari Mumbai, di mana ia dengan berani menantang aparat, “Saya datang untuk ditangkap. Tangkap saya. Saya tidak takut pada kalian.”
Skala penangkapan ini cukup mengkhawatirkan. Sumber kepolisian menyebutkan sekitar 200 demonstran ditahan di Delhi pada hari itu. Yang lebih mencengangkan, empat jurnalis dari dua media digital juga turut ditangkap saat menjalankan tugas peliputan mereka. Tidak hanya itu, beberapa pengacara yang berunjuk rasa di luar Mahkamah Agung dilaporkan juga menghadapi penangkapan, sebagaimana diungkap oleh asosiasi pengacara melalui media sosial X.
CJP dengan tegas mengutuk rentetan penangkapan ini, menyebutnya sebagai “penyadapan terencana” yang bertujuan untuk membungkam dan melemahkan gerakan pemuda. Protes menentang penghapusan daftar pemilih ini sejatinya telah berlangsung sejak pekan lalu, dengan aksi pada Sabtu di Janta Mantar direncanakan menjadi unjuk rasa terbesar dalam rangkaian perlawanan CJP.
Otoritas kepolisian Delhi sebelumnya telah mengeluarkan larangan demonstrasi dengan dalih permintaan tidak diajukan tepat waktu, bahkan mengancam akan menangkap siapa pun yang melanggar. Namun, para pemimpin CJP memilih untuk menentang larangan tersebut, bersikeras melanjutkan aksi mereka. Respons pemerintah terhadap potensi kerusuhan juga tidak main-main. Puluhan ribu aparat kepolisian dan personel paramiliter diterjunkan. Langkah-langkah ekstrem lain juga diambil, seperti penutupan puluhan stasiun metro, pembatalan beberapa jadwal kereta menuju New Delhi, hingga penghentian layanan internet dalam radius empat kilometer dari area demonstrasi sejak Jumat malam.
Tuduhan manipulasi daftar pemilih oleh pemerintah Modi demi keuntungan politik bukanlah hal baru. Partai-partai oposisi telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran serupa. Namun, baik Ketua KPU Gyanesh Kumar maupun perwakilan dari Partai BJP sejauh ini menolak tuduhan tersebut. BJP bahkan berargumen bahwa popularitas Perdana Menteri Modi yang kian meroket, ditambah pertumbuhan ekonomi India yang stabil, adalah alasan utama elektabilitas mereka tetap tinggi. Mereka balik menuduh partai-partai oposisi mencoba menyesatkan publik karena ketidakmampuan mereka memenangkan pemilu secara sah.