TEL AVIV, KOTAKITA – Hubungan diplomatik antara Israel dan Turki kembali memanas, bahkan berpotensi memasuki arena pertempuran hukum di kancah internasional. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara tegas telah menginstruksikan pembentukan tim khusus untuk menyusun berkas gugatan hukum komprehensif yang menargetkan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.
Langkah luar biasa ini, yang secara langsung menargetkan seorang kepala negara asing, menggarisbawahi eskalasi ketegangan yang signifikan antara kedua negara yang memiliki sejarah hubungan pasang surut. Berkas hukum yang tengah dipersiapkan ini dilaporkan akan memfokuskan pada dua isu krusial: pertama, kebijakan pemerintah Turki terhadap komunitas Kurdi, dan kedua, tuduhan Israel mengenai dugaan hubungan Ankara dengan kelompok Hamas serta dukungan finansial yang diberikan.
Instruksi langsung dari PM Netanyahu ini ditujukan kepada tim lintas kementerian yang melibatkan berbagai pakar, serta Kepala Departemen Hukum Internasional di Kementerian Kehakiman Israel. Mandatnya jelas: menyusun argumentasi hukum yang kokoh dan mendalam, yang berpotensi untuk dibawa ke hadapan institusi hukum internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag. Opsi yang dipertimbangkan adalah pengajuan kasus secara langsung oleh Israel atau melalui negara ketiga yang memiliki yurisdiksi.
Manuver hukum ini bukanlah insiden yang berdiri sendiri, melainkan puncak dari serangkaian friksi dan saling tuding yang telah mewarnai relasi Israel-Turki dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, Presiden Erdogan sendiri telah membuat langkah serupa dengan menghubungi Interpol. Tujuannya adalah untuk meminta penerbitan “Red Notice” terhadap Netanyahu, sebuah permintaan penangkapan internasional, terkait proses hukum di Turki menyangkut operasi militer Israel di wilayah Palestina. Tindakan ini mencerminkan betapa personal dan politisnya perseteruan antara kedua pemimpin tersebut.
Kebijakan Turki terhadap etnis Kurdi di Suriah dan Irak, yang seringkali melibatkan operasi militer lintas batas, telah lama menjadi sorotan dan kritik dari berbagai pihak, termasuk Israel. Di sisi lain, dugaan dukungan Turki terhadap Hamas, yang dianggap Israel sebagai organisasi teroris, menjadi pemicu utama kekhawatiran keamanan bagi Tel Aviv. Tuduhan ini menambah kompleksitas pada upaya Israel untuk mengisolasi Hamas di panggung internasional.
Potensi kasus hukum di ICC, sebuah badan yang didirikan untuk mengadili individu atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, tentu akan memiliki implikasi geopolitik yang sangat besar. Meskipun Israel bukan anggota Statuta Roma yang membentuk ICC, pengajuan kasus melalui negara anggota lain atau potensi penyelidikan atas kejahatan yang dilakukan di wilayah yurisdiksi ICC bisa menjadi skenario yang rumit. Langkah ini dapat menciptakan preseden baru dalam diplomasi global, di mana para pemimpin negara saling menuntut di forum hukum internasional sebagai alat tekanan politik dan diplomatik.
Situasi ini tidak hanya memperdalam jurang pemisah antara Israel dan Turki, tetapi juga berpotensi menciptakan riak-riak ketegangan di kawasan Timur Tengah yang sudah bergejolak. Dunia akan menantikan bagaimana drama hukum dan diplomatik ini akan berkembang, serta dampaknya terhadap stabilitas regional dan tatanan hukum internasional.