JAKARTA, KotaKita.com – Ibu Kota terus menancapkan kakinya sebagai kota global yang progresif, tak terkecuali dalam sektor transportasi. Pada Puncak Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2026, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menggarisbawahi capaian fundamental dan visi ambisius pemerintah provinsi dalam merajut konektivitas urban yang lebih baik. Dalam pidatonya di Balai Samudera, Kelapa Gading, Selasa (29/9), Gubernur Pramono menegaskan bahwa layanan transportasi publik di Jakarta kini telah menjangkau lebih dari 93 persen wilayah kota, sebuah lompatan signifikan yang menempatkan Jakarta di garis depan kota-kota berkinerja transportasi prima.
Peningkatan cakupan ini berbanding lurus dengan pertumbuhan signifikan dalam penggunaan transportasi publik. Sebuah survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas bahkan mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan ini mencapai angka impresif 97,5 persen. Lebih dari sekadar statistik lokal, performa sektor transportasi juga turut mengatrol posisi Jakarta di kancah global. Menurut rilis Oxford Economic, Jakarta berhasil melesat tajam dari peringkat 287 pada tahun 2024 menjadi peringkat 140 di antara 1.000 kota besar dunia pada tahun 2026. Capaian ini menjadikan Jakarta sebagai kota dengan sistem transportasi terbaik di Indonesia, jauh melampaui Surabaya (peringkat 308), Medan (371), dan Bandung (409).
Pengembangan infrastruktur masif menjadi salah satu pilar utama transformasi ini. Light Rail Transit (LRT) Jakarta, khususnya lintas Kelapa Gading-Manggarai sepanjang 12,2 kilometer dengan 11 stasiun, menjadi contoh nyata. Meskipun saat ini melayani lebih dari 12 ribu penumpang per hari, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berambisi meningkatkan angka tersebut hingga 80 ribu penumpang per hari. Rencana perluasan jaringan LRT ke kawasan strategis seperti Dukuh Atas juga telah digulirkan, menandakan komitmen untuk terus memperluas jangkauan dan memperkuat integrasi antarmoda demi mewujudkan Jakarta yang benar-benar terhubung.
Tak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, Pemprov DKI juga aktif merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Perluasan penerima manfaat Kartu Layanan Gratis (KLG) dari 15 menjadi 21 golongan, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2027, adalah bukti nyata. Kebijakan ini akan diikuti dengan penyesuaian tarif pada sejumlah layanan transportasi publik seperti TransJakarta dan Transjabodetabek, sebagai upaya menyeimbangkan kualitas layanan dan keberlanjutan operasional. Selain itu, pengelolaan transportasi laut di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu juga akan direformasi secara profesional, diamanahkan kepada PT TransJakarta, melepaskan dari kewenangan Dinas Perhubungan DKI, demi efisiensi dan standar pelayanan yang lebih tinggi.
Di balik semua capaian teknis dan kebijakan, Gubernur Pramono Anung juga menekankan pentingnya perubahan budaya kerja di lingkungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Transformasi menuju pelayanan yang lebih humanis menjadi prioritas, tanpa sedikit pun mengurangi ketertiban dan ketegasan yang mutlak diperlukan dalam pengaturan lalu lintas dan perhubungan. Kolaborasi multisegmen, dari pemerintah pusat dan daerah hingga operator, aplikator, dunia usaha, komunitas, dan warga, adalah kunci. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin, dalam kesempatan yang sama, menggaungkan tajuk ‘Harmoni Transportasi Jakarta’, menegaskan bahwa sistem transportasi yang baik adalah hasil dari sinergi kolektif. Apresiasi juga diberikan melalui penghargaan Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan (KITA) 2026, sebuah pengakuan bagi mereka yang berkontribusi nyata dalam membangun keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.
Dengan semua inisiatif ini, Jakarta tidak hanya membangun jaringan transportasi yang lebih luas dan efisien, tetapi juga membentuk ekosistem mobilitas urban yang inklusif, humanis, dan berkelanjutan. Ibu Kota sedang merangkai masa depan di mana setiap warganya dapat bergerak dengan nyaman, aman, dan terintegrasi, mengukuhkan posisinya sebagai mercusuar kemajuan di Asia Tenggara.