Kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, telah memicu kekhawatiran serius di kalangan masyarakat dan pemerintah. Di tengah upaya penanganan yang masif, sebuah pernyataan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, mengenai ‘roda kehidupan masyarakat berjalan normal’ sempat menimbulkan perdebatan publik. Suharyanto, dalam konferensi pers terbarunya, menegaskan perlunya pelurusan konteks agar tidak terjadi salah persepsi di tengah kerentanan bencana.
Suharyanto menjelaskan bahwa frasa ‘normal’ yang ia sampaikan dalam rapat terbatas dengan Presiden sebelumnya, merujuk pada indikator aktivitas dasar masyarakat yang masih berfungsi. Ini mencakup operasional lalu lintas darat, kegiatan perdagangan esensial, serta pelayanan publik dasar yang tetap berjalan. “Kami ingin menekankan bahwa konteks ‘normal’ di sini sangat terbatas pada fungsi-fungsi dasar tersebut, bukan pada kondisi lingkungan atau kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan,” ujar Suharyanto, menyoroti kompleksitas komunikasi di tengah krisis.
Penegasan ini menjadi krusial mengingat dampak karhutla dan kabut asap telah melumpuhkan banyak sektor. BNPB sendiri mengakui bahwa kualitas udara di banyak daerah terdampak berada pada tingkat yang membahayakan, memengaruhi kesehatan masyarakat secara signifikan. Aktivitas pendidikan terpaksa dihentikan, jadwal penerbangan komersial terganggu, bahkan operasi udara untuk pemadaman karhutla juga ikut terhambat oleh tebalnya kabut asap. Realitas ini kontras dengan gambaran ‘normal’ yang mungkin ditangkap oleh sebagian publik, sehingga menimbulkan kegelisahan dan pertanyaan akan sensitivitas pemerintah terhadap penderitaan warga.
Menyadari potensi kesalahpahaman tersebut, Suharyanto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terdampak. Ia mengakui bahwa pilihan kata yang digunakan mungkin menimbulkan kesan pemerintah menganggap situasi bencana sebagai hal yang biasa saja, padahal bukan demikian maksudnya. “Saya memohon maaf jika pilihan kata saya menimbulkan kesan yang salah. Bukan begitu maksud kami, dan kami sangat memahami penderitaan yang dialami masyarakat,” tegasnya, menunjukkan sikap akuntabilitas dalam komunikasi publik.
Lebih lanjut, Suharyanto memastikan bahwa BNPB bersama dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan, serta seluruh elemen masyarakat terus bersinergi dalam upaya pemadaman api, penanganan dampak kesehatan, dan perlindungan warga dari ancaman karhutla. Prioritas utama tetap pada keselamatan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat terdampak. Perbaikan dan integrasi data dari seluruh unsur di lapangan juga terus dilakukan untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada pimpinan negara dan publik adalah gambaran yang utuh dan akurat, mencerminkan kondisi sebenarnya di garis depan penanganan bencana.