Tingginya harga tiket pesawat mahal masih menjadi tantangan besar bagi perkembangan pariwisata di tanah air. Menanggapi kendala ini, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bergerak cepat dengan merumuskan sejumlah langkah strategis. Kebijakan ini diambil demi memastikan minat masyarakat untuk berwisata di dalam negeri tetap bergairah sekaligus menjaga target pertumbuhan pariwisata nasional tetap stabil.
Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar), Ni Luh Puspa, menegaskan bahwa persoalan ini memerlukan sinergi lintas sektor yang kuat. Kemenpar kini tengah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Perhubungan selaku pemegang otoritas regulasi udara. Menurutnya, persoalan tarif transportasi udara ini tidak bisa diselesaikan sepihak oleh satu kementerian saja karena melibatkan banyak pemangku kepentingan dan pelaku industri penerbangan nasional.
Salah satu solusi konkret yang ditawarkan Kemenpar adalah program bundling paket wisata. Melalui skema ini, tiket pesawat akan dikombinasikan langsung dengan biaya akomodasi atau destinasi wisata lokal, sehingga menghasilkan harga keseluruhan yang jauh lebih ramah di kantong wisatawan. Selain itu, pemerintah memberikan dukungan nyata lewat insentif pajak. Berdasarkan regulasi terbaru di tahun 2026, PPN untuk penerbangan domestik kelas ekonomi ditanggung oleh pemerintah demi menekan biaya perjalanan masyarakat.
Kendati demikian, tantangan operasional maskapai penerbangan masih cukup berat. Kenaikan harga avtur global memaksa penyesuaian batas maksimal fuel surcharge hingga 40 persen dari Tarif Batas Atas. Meski kondisi ini memicu kenaikan harga tiket rata-rata sebesar delapan persen, pariwisata Indonesia terbukti tetap tangguh. Hingga Juli 2026, angka kunjungan wisatawan mancanegara masih tumbuh positif sebesar 5,23 persen atau mencapai angka 8,98 juta kunjungan.
Guna meminimalkan dampak kenaikan harga transportasi udara, Kemenpar kini semakin gencar mengoptimalkan potensi wisata domestik, salah satunya melalui pengembangan desa wisata serta promosi destinasi alternatif. Melalui kombinasi kebijakan taktis dan penguatan pariwisata berbasis komunitas, pemerintah berkomitmen untuk menjaga aksesibilitas liburan masyarakat sekaligus mempertahankan momentum kebangkitan ekonomi sektor pariwisata.