Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui jajaran Imigrasi Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah bersiap melakukan transformasi besar-besaran. Di bawah komando Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi NTT, Saroha Manullang, serangkaian langkah strategis dirancang untuk memperkuat pengawasan perbatasan sekaligus memperluas jangkauan layanan keimigrasian di wilayah kepulauan tersebut.
Dalam koordinasi intensif bersama Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Saroha memaparkan urgensi penguatan di NTT. Mengingat posisi geografis NTT yang berbatasan langsung dengan Timor-Leste, memiliki jalur lintas tradisional yang aktif, serta menjadi pusat pariwisata premium seperti Labuan Bajo, pengawasan ketat menjadi harga mati.
Salah satu terobosan menarik yang diusulkan adalah konsep “Laboratorium Imigrasi”. Gagasan ini menggandeng perguruan tinggi lokal yang memiliki program Vokasi Keimigrasian. Melalui program ini, mahasiswa dan akademisi dapat melakukan penelitian langsung di lapangan, sementara institusi imigrasi mendapatkan masukan ilmiah untuk optimalisasi pengawasan orang asing dan manajemen perbatasan.
Selain itu, perluasan layanan ke wilayah pelosok kini menjadi prioritas utama. Wilayah Waingapu di Kabupaten Sumba Timur tengah dibidik menjadi pusat layanan keimigrasian baru di Pulau Sumba. Infrastruktur transportasi yang memadai, pelabuhan, bandar udara, serta potensi wisata yang terus berkembang menjadikan Waingapu sebagai lokasi yang paling siap secara strategis.
“Kami ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jarak antardaerah di Sumba cukup menantang, sehingga kehadiran kantor layanan yang lebih dekat akan sangat membantu,” ujar Saroha.
Tidak hanya fokus pada pelayanan, revitalisasi Pos Imigrasi di garda terdepan seperti Pos Oepoli, Rote, dan Maritaing di Alor juga menjadi agenda mendesak. Penguatan ini diharapkan mampu meminimalisasi pelanggaran keimigrasian di jalur-jalur rawan.
Di sisi kemanusiaan, Imigrasi NTT juga menunjukkan kepedulian nyata dengan mengerahkan armada dan bantuan logistik untuk korban bencana alam di Flores Timur. Melalui sinergi lintas fungsi, penguatan kepatuhan internal, dan tata kelola anggaran yang transparan berbasis SIMRIS, Imigrasi NTT berkomitmen mewujudkan institusi yang berintegritas tinggi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.