Jakarta, KotaKita – Pemerintah Indonesia secara resmi menaikkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk permohonan naturalisasi warga negara asing (WNA) yang ingin menjadi warga negara Indonesia (WNI). Kenaikan signifikan dari Rp50 juta menjadi Rp75 juta per permohonan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum. Kebijakan baru ini, yang akan berlaku efektif pada tahun 2026, diperkirakan akan memengaruhi ribuan WNA yang berkeinginan kuat menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
Kenaikan tarif ini menandai penyesuaian substansial sebesar 50 persen dari ketentuan sebelumnya yang diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2024. Tarif Rp75 juta tersebut merupakan biaya resmi PNBP yang wajib disetorkan ke kas negara dan belum mencakup potensi biaya lain yang mungkin timbul dalam pemenuhan berbagai persyaratan administrasi dan substantif yang ketat. Proses naturalisasi sendiri merupakan jalur legal bagi WNA untuk memperoleh status WNI, namun tidak hanya mensyaratkan pembayaran, melainkan juga kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya.
Latar Belakang dan Persyaratan Ketat
Menurut Kementerian Hukum, penyesuaian tarif ini merupakan bagian dari evaluasi berkala atas PNBP dan upaya untuk memastikan keseimbangan antara biaya operasional serta nilai layanan yang diberikan dalam proses pewarganegaraan. Proses pengajuan naturalisasi memerlukan pemenuhan sejumlah persyaratan umum yang tidak ringan. Pemohon harus berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah, bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan, sehat jasmani dan rohani, mampu berbahasa Indonesia, serta mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pemohon juga wajib memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap.
Permohonan naturalisasi diajukan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dengan melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Setelah melalui pemeriksaan administrasi dan substansi yang cermat, permohonan akan diproses hingga diterbitkan keputusan apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila permohonan dikabulkan, pemohon akan mengucapkan sumpah atau janji setia sebagai warga negara Indonesia, yang kemudian memberikan hak dan kewajiban penuh sebagai WNI.
Implikasi Kebijakan Baru
Kenaikan tarif ini diproyeksikan memiliki beberapa implikasi penting. Di satu sisi, langkah ini berpotensi menyaring pemohon yang benar-benar serius dan memiliki kapasitas finansial yang memadai, sekaligus berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Hal ini juga dapat menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memastikan setiap individu yang menjadi WNI memiliki komitmen dan kemandirian ekonomi yang kuat. Namun, di sisi lain, tarif yang lebih tinggi ini dapat menjadi hambatan bagi WNA yang memiliki ikatan emosional, kontribusi sosial, atau keahlian tertentu namun terbatas secara finansial. Kebijakan ini memicu diskusi lebih lanjut mengenai filosofi di balik pewarganegaraan: apakah itu hak yang harus dipermudah atau privilese yang harus dibayar mahal.
Bagi WNA yang berencana mengajukan naturalisasi, sangat disarankan untuk mempelajari seluruh persyaratan, prosedur, serta konsekuensi hukum yang ada sebelum mengajukan permohonan agar proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan menghindari kendala yang tidak perlu.