Papua, mutiara timur Indonesia, kini dihadapkan pada eskalasi konflik yang memprihatinkan. Menyadari urgensi ini, Panitia Khusus (Pansus) Papua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak dilakukannya evaluasi nasional komprehensif terhadap strategi penanganan konflik Papua, sekaligus perumusan peta jalan yang jelas dan berkelanjutan.
Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI, Filep Wamafma, menegaskan bahwa penanganan konflik di Bumi Cenderawasih tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Ia menyerukan pemerintah untuk segera menyusun sebuah peta jalan (roadmap) yang solid dan terukur. “Peta jalan ini harus memiliki target waktu, indikator keberhasilan, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan yang efektif,” ujar Filep, menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dan berdampak nyata.
Usulan krusial ini disampaikan dalam audiensi penting di kantor Bupati Mimika, dihadiri perwakilan TNI, Komnas HAM, dan tokoh masyarakat setempat. Pansus secara mendalam menggali isu pengungsi, korban kekerasan, hingga terhambatnya akses pendidikan dan layanan kesehatan. Temuan-temuan ini menjadi refleksi nyata dampak konflik berkepanjangan.
Data Komnas HAM yang dikutip Filep Wamafma sungguh memprihatinkan. Sepanjang semester pertama tahun 2026, tercatat 42 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua yang merenggut nyawa 59 orang dan melukai 50 lainnya. Mayoritas korban meninggal (43 orang) adalah warga sipil, ditambah delapan aparat TNI/Polri dan delapan anggota kelompok sipil bersenjata. “Di balik setiap angka statistik itu, terdapat kisah pilu manusia, keluarga yang hancur, anak-anak yang kehilangan masa depan, serta terampasnya tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan mata pencarian,” ungkap Filep.
Kondisi ini menunjukkan betapa mendesaknya evaluasi menyeluruh terhadap strategi penyelesaian konflik bersenjata di Papua. Pemerintah, menurut Filep, harus memiliki strategi yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga mampu menjawab akar permasalahan dengan langkah terukur. Lebih jauh, ia mendorong Presiden untuk membentuk tim khusus, baik tim investigasi, rekonsiliasi, atau dialog, untuk mencari solusi damai. Tujuannya satu: memastikan Papua aman dan damai.
Filep Wamafma menegaskan bahwa temuan Pansus Papua DPD akan menjadi pijakan penting untuk pembahasan lebih lanjut. Ia juga mengubah paradigma ukuran keberhasilan penanganan konflik. “Keberhasilan sejati bukan hanya pada berhentinya konflik, melainkan pada apakah masyarakat dapat kembali dengan aman ke kampung halaman, anak-anak bisa kembali bersekolah, dan fasilitas layanan kesehatan berfungsi optimal,” tegasnya. Ia memperingatkan agar masyarakat jangan dipulangkan ke kondisi di mana infrastruktur dasar belum memadai dan rasa aman belum terjamin.
Inisiatif DPD RI ini menjadi angin segar bagi harapan terciptanya perdamaian berkelanjutan di Papua. Dengan peta jalan terukur dan pendekatan humanis, diharapkan masa depan Papua yang sejahtera dan bebas konflik dapat terwujud.