Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan ketegasannya dalam penegakan hukum serta pemberantasan korupsi di tanah air. Dalam keterangannya, orang nomor satu di Indonesia tersebut menyampaikan pesan kuat bahwa hukum akan ditegakkan secara adil tanpa memandang bulu, sekalipun harus menyasar orang-orang terdekatnya.
Salah satu bukti nyata dari komitmen tersebut tercermin pada penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Prabowo secara terbuka mengakui bahwa Dadan merupakan sosok yang pernah menjadi tim sukses serta tim pakarnya. Kendati demikian, saat terseret persoalan hukum, Presiden memilih untuk menyerahkan prosesnya secara penuh kepada pihak kejaksaan tanpa adanya intervensi.
Tak hanya persoalan yang melibatkan mantan tim suksesnya, ketegasan Presiden Prabowo juga tercermin dari tindakan hukum atas pengambilalihan aset negara berupa Hotel Sultan. Aset tersebut diketahui dikelola oleh Pontjo Sutowo, sosok yang diakui Prabowo sebagai kawan lamanya. Meski dibanjiri berbagai upaya lobi dari banyak pihak, Prabowo menegaskan pentingnya mendahulukan kepentingan negara dibanding hubungan pertemanan personal.
Prinsip tanpa toleransi terhadap korupsi ini sebenarnya sudah ditunjukkan Prabowo sejak ia dilantik sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2019 silam. Pada malam pertama menjabat, ia langsung mengumpulkan keluarga besar dan jajaran internal Partai Gerindra untuk memberikan arahan tegas. Ia melarang keras seluruh kerabat dan rekan politiknya untuk terlibat dalam proyek bisnis apa pun di lingkungan Kementerian Pertahanan demi menghindari benturan kepentingan.
Sikap konsisten tersebut terus diterapkannya hingga kini menduduki kursi kepresidenan. Ia telah melayangkan peringatan terbuka kepada seluruh kader Gerindra agar tidak berani menyalahgunakan wewenang. Prabowo memastikan tidak akan pernah pasang badan atau melindungi kader partainya, termasuk pejabat daerah seperti bupati maupun wali kota, apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Langkah ini menjadi cerminan nyata dari komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola negara yang bersih, transparan, dan akuntabel.