JAKARTA — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) terus bergerak cepat memperluas cakupan lapangan kerja berkualitas di luar negeri. Dalam upaya meningkatkan kelas para pekerja migran, Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, mendorong Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura untuk secara aktif memetakan dan menjajaki potensi pasar kerja terampil (skilled workers) di Negara Singa tersebut.
Langkah strategis ini disampaikan langsung oleh Christina dalam dialog diplomasi bersama Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Hotmangaradja Pandjaitan, di Singapura. Penjajakan ini dinilai sangat krusial agar pemerintah memiliki pemetaan yang presisi terkait kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri setempat.
Sinergi Program SMK Go Global
Inisiatif ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengusung pendekatan berorientasi kebutuhan pasar (demand-driven) melalui program unggulan SMK Go Global. Melalui mekanisme ini, kurikulum serta pelatihan vokasi di dalam negeri akan disesuaikan secara khusus dengan standar industri tujuan sebelum para tenaga kerja disalurkan.
“Kami ingin memastikan bahwa pekerja migran yang diberangkatkan tidak hanya siap secara kuantitas, tetapi benar-benar memiliki keahlian spesifik yang unggul. Dengan begitu, proses penempatan berjalan lebih optimal dan membawa nilai tambah bagi pekerja maupun negara penerima,” tegas Christina.
Penguatan Proteksi dan Layanan Terpadu
Selain memperluas ceruk pasar kerja terampil, agenda pertemuan tersebut juga menyoroti pengawasan dan proteksi hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kementerian P2MI menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan bantuan hukum secara komprehensif bagi PMI yang tengah menghadapi persoalan hukum di Singapura, termasuk pengawalan kasus yang dialami oleh Maria Ingrid Seran.
Sebagai wujud komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan, Kementerian P2MI untuk pertama kalinya akan menempatkan staf teknis ketenagakerjaan secara khusus di KBRI Singapura. Kehadiran staf teknis ini diharapkan dapat memperkuat sinergitas di lapangan, mempercepat respons aduan, serta mengoptimalkan skema perlindungan pekerja migran secara berkelanjutan.