Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya buka suara mengenai intensitas kunjungan kerjanya ke berbagai negara belakangan ini. Langkah diplomasi yang dinilai sangat aktif ini bukan tanpa alasan. Menurut Prabowo, kehadiran Indonesia di kancah internasional merupakan wujud nyata dari komitmen negara dalam menjaga hubungan baik global sekaligus menegaskan posisi diplomasi yang tidak memihak.
Dalam program khusus “Presiden Prabowo Menjawab”, beliau menjelaskan bahwa memenuhi undangan dari negara sahabat adalah bagian dari tata krama diplomasi yang sangat penting. Menurutnya, sangat tidak elok apabila Indonesia mengabaikan undangan dari negara-negara yang memiliki pengaruh besar di panggung dunia. Prabowo mencontohkan berbagai lawatannya mulai dari Rusia, Prancis, Inggris, Turki, hingga negara-negara di kawasan Timur Tengah seperti Qatar dan Mesir, serta raksasa Asia seperti Tiongkok dan Jepang.
Salah satu sorotan utama adalah komunikasi intensif Indonesia dengan Rusia. Prabowo menerangkan bahwa Rusia memegang peranan sangat krusial dalam geopolitik global, baik sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB maupun sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hubungan historis yang erat antara Jakarta dan Moskow juga menjadi landasan kuat untuk terus merajut kerja sama yang saling menguntungkan.
Kendati demikian, Prabowo menegaskan bahwa kedekatan ini tidak lantas membuat Indonesia condong pada satu poros kekuatan saja. Prinsip keseimbangan yang sama juga diterapkan ketika Indonesia menerima undangan resmi dari Amerika Serikat maupun negara-negara Barat lainnya. Sikap tanggap ini merefleksikan doktrin politik luar negeri Indonesia yang legendaris, yakni bebas aktif.
Dengan memegang teguh prinsip non-blok (non-aligned), Indonesia berkomitmen untuk tidak masuk ke dalam aliansi militer atau faksi kekuatan geopolitik tertentu. Langkah taktis ini justru memberikan keleluasaan bagi Indonesia untuk bersahabat dengan negara mana pun demi kepentingan nasional, sekaligus aktif berkontribusi dalam perdamaian dunia tanpa harus kehilangan kedaulatan politiknya.