JAKARTA — Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dalam menciptakan iklim usaha yang ramah dan efisien membuahkan hasil manis. Jateng berhasil menyabet penghargaan sebagai salah satu provinsi dengan layanan investasi terbaik di Indonesia dalam ajang bergengsi Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
Penghargaan membanggakan tersebut diserahkan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam seremoni yang berlangsung di Gedung Suhartoyo, Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Jakarta. Pada kategori provinsi terbaik, Jawa Tengah sukses menduduki peringkat ketiga secara nasional, di bawah Maluku Utara dan Jawa Timur.
Menanggapi pencapaian ini, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah manis dari kerja keras Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. Ia berharap apresiasi ini dapat menjadi pemicu semangat untuk terus menghadirkan sistem perizinan yang serba cepat, transparan, dan mudah bagi para pelaku usaha.
“Pencapaian ini menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran. Pintu utama masuknya para penanam modal adalah kepastian perizinan yang cepat, tanpa berbelit, serta pelayanan yang prima. Kami terus mendorong petugas di lapangan untuk bersikap proaktif, menerapkan strategi jemput bola, dan aktif mendengarkan kendala yang dihadapi para calon investor,” ujar Luthfi.
Realisasi Investasi Tembus Rp59,94 Triliun
Langkah progresif Jawa Tengah dalam mempermudah iklim investasi terbukti berbanding lurus dengan performa ekonomi di daerah. Berdasarkan data resmi, realisasi investasi di Jawa Tengah sepanjang semester I-2026 berhasil menyentuh angka fantastis mencapai Rp59,94 triliun.
Suntikan modal tersebut terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp25,92 triliun (53,40 persen) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp22,62 triliun (46,60 persen). Sementara itu, sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) turut berkontribusi signifikan sebesar Rp11,40 triliun. Dampak nyatanya, arus modal ini berhasil menyerap hingga 213.217 tenaga kerja melalui 55.989 proyek yang tersebar di wilayah Jateng.
Di sisi lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menekankan pentingnya standarisasi layanan publik demi mendongkrak daya saing bangsa di kancah regional. Menurutnya, kepastian waktu dan kualitas pelayanan perizinan menjadi variabel kunci bagi investor global untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.
Keberhasilan Jawa Tengah di panggung ALI 2026 kian lengkap dengan torehan prestasi dari tingkat kabupaten. Pemkab Semarang juga berhasil membawa pulang penghargaan serupa, sementara Kabupaten Karanganyar sukses menembus jajaran posisi enam besar nasional.