Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengambil langkah besar dalam sektor pendidikan dengan menghadirkan program beasiswa khusus bagi warganya. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, didampingi Wakil Gubernur Rano Karno, telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2026 yang menjadi landasan hukum pembentukan LPDP Jakarta.
Program inovatif ini dirancang untuk memfasilitasi warga Jakarta yang berprestasi agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister (S2) dan Doktor (S3) di perguruan tinggi terbaik, baik di dalam maupun luar negeri. Kehadiran LPDP Jakarta diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jakarta menuju kota global dan memutus mata rantai kemiskinan.
Selain mengatur tentang beasiswa tingkat lanjut, Pergub anyar ini juga memuat aturan ketat terkait penguatan tata kelola program bantuan sosial pendidikan yang sudah ada, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Penataan ulang ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan dari pemerintah daerah jatuh ke tangan yang tepat dan berjalan secara transparan.
Terkait polemik anggaran, Pramono Anung menegaskan bahwa program LPDP Jakarta akan tetap diimplementasikan mulai tahun 2027 dengan alokasi anggaran awal sekitar Rp99,9 miliar. Keputusan ini diambil meski sebelumnya Komisi E DPRD DKI Jakarta sempat mengusulkan penundaan program agar anggaran dialihkan untuk renovasi sekolah rusak serta program sekolah swasta gratis.
Menanggapi hal tersebut, Pramono menjelaskan bahwa perbaikan infrastruktur sekolah yang rusak tidak akan terganggu karena Pemprov DKI telah menyiapkan skema pendanaan alternatif yang memadai, salah satunya melalui pemanfaatan dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Dengan demikian, peningkatan kualitas fasilitas sekolah dan pemberian beasiswa pendidikan tinggi dapat berjalan beriringan tanpa harus saling mengorbankan.
Saat ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga terus merampungkan proses verifikasi data calon penerima KJP dan KJMU. Para orang tua diimbau untuk aktif memeriksa serta memperbarui data kependudukan dan akademik anak-anak mereka guna memastikan kelancaran proses penyaluran bantuan di masa mendatang.