JAKARTA – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI sukses menggelar Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan IV. Dalam upacara penutupan yang berlangsung di Gedung Lemhannas RI, Gubernur Lemhannas, TB Ace Hasan Syadzily, memberikan pesan kuat mengenai pentingnya memperkokoh ketahanan daerah sebagai pilar utama ketahanan nasional yang tangguh.
Selama sembilan hari, sebanyak 23 kepala daerah yang terdiri dari 18 bupati dan 5 wali kota dari berbagai penjuru Indonesia digembleng dengan berbagai materi strategis. Pelatihan intensif ini dirancang untuk membekali para pemimpin daerah dengan wawasan kebangsaan, kepemimpinan, hingga kecakapan teknokratik dalam pelayanan publik guna menghadapi tantangan global yang kian kompleks.
Dalam sambutannya, TB Ace Hasan Syadzily menekankan bahwa tata kelola pemerintahan daerah tidak boleh dilepaskan dari perspektif nasional dan dinamika strategis global. Menurutnya, ketangguhan suatu negara sangat bergantung pada bagaimana setiap daerah mengelola potensi dan mengatasi kerentanan wilayahnya masing-masing.
“Kita ingin melahirkan kepala daerah yang berjiwa negarawan dan memiliki cakrawala pandang global. Semakin luas wawasan internasional kita, maka karakter kebangsaan yang kita miliki juga harus semakin kokoh,” ujar Ace.
Menariknya, kurikulum KPPD kali ini juga melibatkan kolaborasi internasional. Para peserta mendapatkan pembekalan materi teknokratik secara daring langsung dari akademisi ternama di Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP), National University of Singapore. Selain itu, mereka juga menjalani simulasi dan praktik lapangan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.
Para peserta yang hadir berasal dari berbagai wilayah strategis, mulai dari Sorong, Raja Ampat, Kupang, hingga Banjarbaru. Keberagaman asal daerah ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan inovasi dan kemajuan di seluruh pelosok tanah air.
Acara penutupan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center Filda C. Yusgiantoro, serta perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran para tokoh lintas sektoral ini menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, inovatif, dan berdaya saing global.