PT Pertamina Patra Niaga tengah bersiap melakukan revolusi digital dalam penyaluran energi bersubsidi di Indonesia. Anak usaha BUMN ini sedang mengembangkan sistem biometrik mutakhir guna memastikan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg bersubsidi bisa lebih transparan dan tepat sasaran.
Langkah inovatif ini diungkapkan langsung oleh Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto. Menurutnya, sistem ini dirancang untuk memperkuat basis data konsumen agar tidak terjadi kebocoran subsidi ke pihak yang tidak berhak.
Khusus untuk pembelian LPG melon 3 kg, pelanggan saat ini diwajibkan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dicatat melalui Merchant Apps Pertamina (MAP). Namun ke depan, verifikasi akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih aman. Pertamina kini tengah menjajaki kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk mengintegrasikan teknologi biometrik, seperti pemindaian wajah atau sidik jari, dalam setiap transaksi.
Sementara itu, untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar, Pertamina masih mengandalkan skema kode batang (QR Code) melalui platform MyPertamina. Paralel dengan uji coba biometrik, Pertamina juga memperkuat sinkronisasi data kendaraan dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait guna memetakan klasifikasi konsumen yang layak menerima subsidi.
Langkah pengetatan ini sejalan dengan beban APBN yang cukup besar untuk sektor energi. Pada tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan dana subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun. Jika diakumulasikan dengan dana kompensasi, total anggaran pertahanan energi nasional menyentuh angka fantastis Rp381,3 triliun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa penataan penerima subsidi, termasuk rencana pembatasan Pertalite bagi masyarakat golongan ekonomi atas (desil 9-10), masih menunggu proses validasi data yang akurat agar kebijakan ini tidak salah sasaran saat diimplementasikan.