Tapanuli Tengah – Peta politik di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, mendadak memanas menyusul mencuatnya wacana pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu. Politikus PDI Perjuangan tersebut sempat digoyang oleh koalisi lima partai politik di DPRD Tapteng, yakni NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Meski belakangan konfigurasi politik bergeser, dinamika ini menyita perhatian publik nasional.
Gelombang tuduhan ini berawal dari pernyataan sikap fraksi-fraksi di DPRD yang menilai kepemimpinan Masinton kurang profesional dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu sorotan utamanya adalah rendahnya serapan anggaran yang baru menyentuh angka sekitar 30 persen hingga pertengahan tahun berjalan. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu percepatan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Selain masalah realisasi APBD, lambatnya penanganan pascabencana alam dan program beasiswa turut menjadi pemicu tensi politik. Pihak legislatif menilai penanganan dampak banjir serta penyaluran bantuan bagi warga terdampak belum berjalan optimal. Bahkan, fraksi-fraksi tersebut sempat mengancam akan membawa dugaan penyelewengan ini ke ranah hukum.
Menanggapi serangan politik tersebut, Bupati Masinton Pasaribu menepis tuduhan dan menyebut isu pemakzulan sebagai skenario dari kelompok yang belum bisa menerima hasil Pilkada 2024. Masinton menilai ada upaya politisasi bencana oleh pihak-pihak yang gagal mendorong calon tunggal pada kontestasi politik lalu.
Eskalasi politik mulai mereda setelah DPC Partai Gerindra Tapteng secara resmi menarik diri dari wacana pemakzulan. Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas roda pemerintahan daerah, sekaligus menglarifikasi bahwa aksi sebelumnya dilakukan di luar koordinasi DPD dan DPP Gerindra.
Melihat polemik ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) langsung menerjunkan tim mediasi ke lapangan. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengimbau seluruh pihak agar menghentikan perdebatan demi kepentingan warga Tapteng yang tengah membutuhkan penanganan pemulihan bencana.