Pemerintah Finlandia resmi mengajukan rancangan undang-undang baru yang memperketat aturan izin tinggal bagi para mahasiswa internasional. Kebijakan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Petteri Orpo ini berfokus pada pembatasan penyatuan keluarga, kemampuan bahasa, hingga jaminan finansial bagi pelajar asing yang ingin studi di negara Nordic tersebut.
Salah satu poin krusial dalam usulan regulasi ini adalah penetapan masa tunggu satu tahun bagi mahasiswa asing sebelum diperbolehkan membawa anggota keluarga mereka. Dalam aturan yang berlaku saat ini, keluarga mahasiswa dapat mengajukan permohonan izin tinggal secara bersamaan. Namun, perubahan yang dijadwalkan mulai berlaku pada 5 April 2027 ini menuntut mahasiswa untuk membuktikan stabilitas mereka terlebih dahulu sebelum memboyong keluarga ke Finlandia.
Tidak hanya menyasar aspek keluarga, pemerintah Finlandia juga memperketat standar kualifikasi akademik dan finansial. Calon mahasiswa internasional wajib membuktikan kemampuan bahasa yang memadai sesuai dengan bahasa pengantar perkuliahan. Otoritas setempat berhak menolak permohonan izin tinggal jika pemohon dinilai tidak memenuhi kriteria kebahasaan tersebut. Langkah tegas ini diambil setelah laporan pemerintah menemukan bahwa sebagian pelajar datang tanpa kecakapan bahasa yang cukup, bahkan disinyalir memanfaatkan izin tinggal belajar hanya sebagai batu loncatan untuk masuk ke pasar kerja Uni Eropa.
Menteri Ketenagakerjaan Finlandia, Matias Marttinen, menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa asing benar-benar siap secara akademik maupun finansial. Menurutnya, pelajar internasional harus memiliki modal mandiri untuk menopang biaya hidup dan membangun masa depan di Finlandia tanpa mengalami masalah ekonomi di kemudian hari.
Sebagai penyesuaian, syarat ketersediaan dana minimum dalam mata uang euro juga akan ditinjau secara berkala setiap tiga tahun sekali guna mengimbangi laju inflasi dan kenaikan biaya hidup. Kebijakan mengenai kualifikasi bahasa dan jaminan keuangan ini rencananya akan diterapkan mulai Oktober 2027.