Dinamika politik di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) kian memanas setelah munculnya wacana pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu. Kendati mendapat tekanan dari sejumlah fraksi di DPRD Tapteng, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) justru menanggapi isu ini dengan santai. Partai berlambang banteng moncong putih tersebut menilai gejolak politik ini sebagai hal yang lumrah terjadi di tingkat daerah.
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa partainya tidak terlalu khawatir dengan wacana pemakzulan tersebut. Ia meyakini bahwa Masinton Pasaribu bersama jajaran fraksi PDIP di DPRD Tapteng mampu meredam situasi dan menyelesaikan persoalan ini secara internal.
“Ini dinamika biasa di daerah yang akan diselesaikan oleh Bupati Masinton dan rekan-rekan DPRD-nya di Tapteng,” ujar Andreas saat dikonfirmasi media baru-baru ini. Kendati demikian, ia enggan berkomentar lebih jauh mengenai sikap fraksi-fraksi lain yang masih bersikeras mendorong pemakzulan tersebut.
Sebelumnya, mosi tidak percaya hingga wacana pemakzulan ini digulirkan oleh koalisi lima fraksi di DPRD Tapteng, yang terdiri dari NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Mereka menyoroti kinerja Masinton yang dinilai kurang optimal, khususnya terkait transparansi dan profesionalisme pengelolaan anggaran daerah. Tak hanya itu, lambatnya respons pemerintah kabupaten dalam menangani bencana banjir di Tapteng juga memicu kekecewaan publik dan legislatif.
Namun, peta kekuatan politik ini mulai bergeser. Partai Gerindra memutuskan menarik diri dari kesepakatan wacana pemakzulan tersebut. Ketua DPC Gerindra Tapteng, Hazmi Arif Simatupang, mengonfirmasi bahwa partainya kini tidak lagi terlibat dalam pernyataan sikap bersama untuk memakzulkan sang Bupati, meskipun sebelumnya sempat mengkritik keras kepemimpinan Masinton yang dinilai lemah.
Dengan mundurnya Gerindra, keberlanjutan wacana pemakzulan Masinton Pasaribu di DPRD Tapteng kini menjadi tanda tanya besar. Kendati tensi politik masih hangat, koordinasi erat antara bupati dan legislatif diharapkan segera terwujud demi stabilitas jalannya roda pemerintahan di Tapanuli Tengah.