Dinamika politik di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) mengalami babak baru setelah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra secara resmi menarik diri dari wacana pemakzulan Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu. Langkah ini menandai pergeseran peta koalisi lokal yang sebelumnya sempat memanas akibat kritik tajam terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran.
Sebelumnya, Gerindra bersama empat partai politik lainnya—NasDem, Golkar, PKB, dan PAN—menyuarakan mosi tidak percaya. Kelompok koalisi ini menyoroti rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituding baru mencapai sekitar 30 persen hingga bulan Agustus. Mereka menganggap lambatnya realisasi anggaran tersebut sebagai bentuk kelalaian dan kelemahan kepemimpinan Bupati Masinton.
Namun, situasi kini berbalik arah. Ketua DPC Gerindra Tapteng, Hazmi Arif Simatupang, mengklarifikasi dan mencabut pernyataan sikap bersama tersebut. Melalui pernyataan video terbarunya, Hazmi menegaskan bahwa Gerindra kini tidak lagi terlibat dalam koalisi pemakzulan dan memilih menarik diri dari kesepakatan lima partai tersebut.
Langkah penarikan diri ini ternyata sejalan dengan instruksi dari tingkat wilayah. Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Ade Jona Prasetyo, menjelaskan bahwa manuver politik yang dilakukan DPC Tapteng sebelumnya berjalan di luar koordinasi dengan DPD maupun DPP Gerindra. Ade menekankan bahwa arah kebijakan partai saat ini adalah mendukung penuh stabilitas roda pemerintahan di Tapanuli Tengah, terutama di tengah masa pemulihan pascabencana yang melanda daerah tersebut.
Merespons redanya tensi politik ini, Bupati Masinton Pasaribu mengimbau seluruh elemen politik dan kemasyarakatan untuk menghentikan konflik kepentingan. Masinton mengajak semua pihak berfokus pada agenda pembangunan daerah dan pemulihan sosial ekonomi warga terdampak bencana. Saat ini, Pemkab Tapteng sendiri tengah fokus menyalurkan bantuan jaminan hidup (jadup) kepada puluhan ribu kepala keluarga.
Dengan mundurnya Gerindra dari poros pemakzulan, konstelasi politik di Tapteng diprediksi akan kembali stabil. Fokus utama kini beralih pada sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran demi kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah.