Gelombang tekanan diplomatik dan sanksi ekonomi terhadap Israel kian menguat di panggung internasional. Sebanyak 11 negara di kawasan Eropa bersama Kanada secara resmi menyatakan kesiapan mereka untuk memberlakukan pembatasan perdagangan nasional terhadap barang-barang yang diproduksi di permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina.
Pengumuman penting ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, melalui sebuah deklarasi bersama. Koalisi 12 negara tersebut mencakup Prancis, Inggris, Kanada, Spanyol, Denmark, Finlandia, Irlandia, Islandia, Norwegia, Polandia, Portugal, dan Swedia. Mereka berkomitmen untuk menerapkan restriksi di yurisdiksi masing-masing, sekaligus menggalang dukungan bagi kebijakan pembatasan serupa di tingkat Uni Eropa.
Langkah progresif ini dipicu oleh keprihatinan mendalam atas eskalasi perluasan permukiman ilegal serta meningkatnya aksi kekerasan pemukim ekstremis di Tepi Barat. Komunitas internasional memandang tindakan sepihak tersebut telah mencapai taraf yang belum pernah terjadi sebelumnya dan secara terang-terangan melanggar hukum internasional. Salah satu pemicu utama kemarahan koalisi Barat adalah pembukaan tender untuk proyek pembangunan permukiman E1, proyek kontroversial yang dinilai berpotensi memutus integritas geografis wilayah Palestina di masa depan.
“Kami dengan tegas menentang setiap tindakan yang mengakibatkan aneksasi wilayah Palestina dan pemindahan paksa penduduk Palestina,” tegas koalisi tersebut dalam pernyataan bersamanya. Mereka menegaskan bahwa ekspansi permukiman ilegal tersebut secara sistematis merusak prospek perdamaian serta menghancurkan harapan terwujudnya solusi dua negara (two-state solution).
Selain mempersiapkan regulasi pemblokiran rantai pasok dan distribusi komersial barang asal permukiman pendudukan, koalisi 12 negara ini mendesak pemerintah Israel untuk segera menghentikan seluruh aktivitas pembangunan pemukiman. Mereka juga menuntut pertanggungjawaban hukum yang tegas terhadap oknum pemukim yang melakukan kekerasan serta investigasi menyeluruh atas keterlibatan aparat bersenjata dalam berbagai insiden di Tepi Barat.