Persidangan kasus dugaan korupsi pengalihan kuota haji tambahan tahun anggaran 2023-2024 kembali mengungkap fakta baru yang mengejutkan. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) membeberkan bukti dokumentasi berupa foto pertemuan antara mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dengan jajaran pengurus Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) serta pemilik PT Makassar Toraja (Maktour), Fuad Hasan Masyhur.
Foto tersebut ditampilkan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat untuk mengonfirmasi keterangan saksi bernama Ridwan. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibacakan jaksa, pertemuan tersebut diduga berlangsung sekitar tanggal 16 November 2023. Pertemuan strategis ini ditengarai membahas pengakomodasian Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang bersedia membayar biaya tertentu demi mendapatkan porsi dari kuota tambahan haji.
Ridwan, yang dihadirkan sebagai saksi, membenarkan adanya aliran informasi mengenai pembagian kuota tambahan tersebut. Saksi mengaku sempat berkomunikasi dengan Abdul Muhyi selaku Kasi Pendaftaran Haji Khusus periode 2014-2020 untuk mengidentifikasi biro perjalanan travel yang berminat. Ridwan juga mengakui dirinya berperan mengumpulkan uang pelicin yang diistilahkan sebagai ‘fee percepatan’ dari sekitar 20 travel haji khusus demi mempercepat proses keberangkatan jemaah.
Kasus ini bermula dari keputusan pembagian sisa kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. Alih-alih dialokasikan sesuai ketentuan awal, kuota tersebut dibagi rata masing-masing 10.000 untuk jemaah haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Langkah ini diduga menyalahi prosedur hukum dan menimbulkan kerugian negara yang sangat fantastis. Berdasarkan laporan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kerugian keuangan negara akibat skandal ini ditaksir mencapai Rp622,09 miliar, serta turut memperkaya ratusan agen travel PIHK nakal.