Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas demi menjamin keamanan pangan dengan menutup sementara sebanyak 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Indonesia. Tindakan preventif ini terpaksa dilakukan lantaran ribuan unit dapur penyedia makanan tersebut belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Langkah penertiban ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga standar kualitas program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menegaskan bahwa aspek kesehatan, kebersihan, serta sanitasi pangan adalah harga mati yang tidak dapat ditawar dalam operasional dapur umum.
Menurut Sudaryono, kepatuhan terhadap regulasi SLHS merupakan syarat mutlak bagi setiap SPPG sebelum mendistribusikan makanan kepada masyarakat. “Kami tidak ingin mengambil risiko sekecil apa pun terkait kesehatan masyarakat. Standardisasi ini wajib dipenuhi oleh seluruh pengelola dapur tanpa terkecuali,” ujarnya pada Senin (7/9).
SLHS sendiri merupakan sertifikasi resmi yang membuktikan bahwa suatu tempat pengolahan makanan telah memenuhi standar kelayakan dari aspek higienitas dan sanitasi. Penilaian sertifikasi ini mencakup kebersihan bahan baku, peralatan memasak, kelayakan area dapur, hingga jaminan kesehatan para kru dapur yang bertugas.
Dengan adanya penutupan sementara ini, BGN mendorong para pengelola dapur SPPG untuk segera mengurus proses administrasi sertifikasi dan melakukan perbaikan standar operasional mereka. Penutupan sementara ini akan segera dicabut setelah pihak pengelola membuktikan fasilitas mereka telah memenuhi kriteria ketat yang ditetapkan.
Keputusan tegas ini pun mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan publik. Pengawasan yang ketat sejak dini dinilai sangat krusial agar program Makan Bergizi Gratis berjalan sukses, higienis, dan terhindar dari risiko kontaminasi pangan berbahaya.