Site icon Media KotaKita

Transparansi Bantuan Sosial: Pengajuan Sanggahan Data Bansos Kemensos Meningkat Pesat

Kesadaran masyarakat terhadap ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos) kian meningkat. Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat lonjakan signifikan pada jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang melayangkan sanggahan terkait ketidaksesuaian data penerima bantuan dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena ini dinilai sebagai sinyal positif dalam mendorong akurasi data penerima manfaat secara berkelanjutan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa peningkatan partisipasi aktif warga tidak terlepas dari makin lengkapnya opsi kanal aduan yang disediakan pemerintah. Selain dapat memanfaatkan fitur pengusulan dan penyanggahan di aplikasi Cek Bansos yang terhubung dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), masyarakat juga dapat melapor melalui layanan pusat panggilan Kemensos di 021-171171, WhatsApp Center 08877171171, serta situs resmi perlinsos.kemensos.go.id.

Gus Ipul—sapaan akrab Mensos—menjelaskan bahwa setiap masukan dari publik sangat berharga untuk mengevaluasi kelayakan penerima manfaat. Laporan warga mengenai penerima yang sudah mampu maupun warga miskin yang terlewat akan menjadi bahan pemutakhiran data berkala yang ditetapkan setiap tiga bulan sekali.

Ia juga menepis kekhawatiran masyarakat terkait perubahan desil kesejahteraan dalam DTSEN. Mensos menegaskan bahwa pergeseran desil tidak otomatis membuat hak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) langsung diputus. Pemerintah tetap meluncurkan proses pengecekan ulang dan verifikasi faktual di lapangan sebelum membuat keputusan akhir.

Di sisi lain, Kemensos turut menyoroti ancaman penyalahgunaan data kependudukan (NIK) oleh pihak tidak bertanggung jawab. Temuan di lapangan menunjukkan adanya NIK penerima manfaat yang dicatut untuk pembelian aset seperti mobil, tanah, atau pendirian badan usaha, sehingga korban kehilangan hak bansos mereka. Oleh sebab itu, kerja sama dari pemerintah daerah, perangkat desa, hingga tokoh masyarakat sangat diperlukan untuk mengawasi sekaligus memutakhirkan data agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Exit mobile version