Site icon Media KotaKita

Setelah 20 Tahun Bertahan, Harga Tiket Ragunan Diusulkan Naik Jadi Rp10 Ribu

Setelah bertahan selama dua dekade tanpa ada perubahan, tarif masuk destinasi wisata favorit warga Ibu Kota, Taman Margasatwa Ragunan, kini berpeluang mengalami penyesuaian. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji secara serius usulan kenaikan harga tiket masuk dari yang semula Rp4.000 menjadi Rp10.000 per orang.

Usulan perubahan tarif ini didasarkan pada hasil kajian akademis komprehensif yang dilakukan oleh Universitas Indonesia (UI). Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Fajar Sauri, menyampaikan rekomendasi tersebut secara langsung kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di sela-sela peninjauan Pameran Flona Jakarta baru-baru ini.

Menanggapi wacana tersebut, Gubernur Pramono Anung menyatakan keterbukaannya untuk mempertimbangkan opsi kenaikan tiket. Meskipun demikian, ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan agar penyesuaian harga tidak sampai memberatkan kantong masyarakat luas yang ingin berekreasi.

“Kebetulan usulannya belum sampai secara formal di meja saya, tetapi tentu akan saya pertimbangkan. Jika memang ada penyesuaian, prinsip utamanya adalah jangan sampai memberatkan para pengunjung,” tegas Pramono. Ia juga mengakui bahwa tarif Ragunan saat ini sangat murah jika dibandingkan dengan standar kebun binatang di berbagai ibu kota negara lainnya.

Langkah penyesuaian tarif ini bukan tanpa alasan kuat. Selama ini, operasional kebun binatang seluas 147 hektar tersebut sangat bergantung pada suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Setiap tahunnya, biaya operasional Ragunan menembus angka Rp160 miliar, di mana sekitar 70 persen di antaranya disubsidi oleh Pemprov DKI. Sementara itu, pendapatan mandiri dari pengelola Taman Margasatwa Ragunan cenderung stagnan di kisaran Rp30 miliar per tahun.

Komisi C DPRD DKI Jakarta bersama pihak pengelola TMR pada dasarnya telah menyepakati usulan angka penyesuaian tersebut. Dengan menaikkan harga tiket, pemerintah berharap dapat mengurangi beban subsidi APBD secara signifikan. Selain itu, kebijakan ini diproyeksikan bakal memuluskan langkah Ragunan untuk bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mandiri, efisien, serta mampu meningkatkan kualitas fasilitas dan perawatan satwa secara berkelanjutan.

Exit mobile version