Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi tegas mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah yang sedang dilanda bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah memaksakan program ini untuk tetap berjalan di tengah situasi darurat kabut asap.
Klarifikasi ini meluruskan isu yang beredar mengenai adanya kewajiban bagi siswa atau orang tua untuk tetap mengambil jatah makan ke sekolah meski aktivitas belajar-mengajar dihentikan. Sudaryono menjelaskan bahwa insiden tersebut hanya terjadi satu kali secara kondisional. Hal itu disebabkan oleh pengumuman libur sekolah yang mendadak, sementara pihak dapur umum terlanjur mengolah bahan baku makanan yang telah disiapkan.
“Karena ada karhutla itu sekolahnya libur, tetapi diumumkan saat dapur sudah memasak dan mempersiapkan bahan baku. Jadi hari itu harus diambil agar tidak mubazir, namun keesokan harinya program langsung dihentikan sementara mengikuti kebijakan libur,” ujar Sudaryono usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta.
Lebih lanjut, BGN menegaskan komitmennya untuk selalu patuh pada keputusan pemerintah daerah, baik gubernur untuk tingkat SMA maupun bupati dan wali kota untuk tingkat SD dan SMP. Jika pemerintah daerah memutuskan untuk meliburkan sekolah akibat memburuknya kualitas udara, maka distribusi MBG akan otomatis menyesuaikan tanpa ada paksaan.
Di sisi lain, dampak karhutla di wilayah Sumatra dan Kalimantan juga terus diantisipasi oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Kemenhut memperketat pemantauan titik panas (hotspot), pergerakan arah asap, serta penurunan jarak pandang yang berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan transportasi udara.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan aktif memantau sistem informasi SiPongi. Terutama bagi warga yang hendak melakukan perjalanan udara, sangat disarankan untuk selalu berkoordinasi dengan BMKG dan otoritas bandara guna mengantisipasi gangguan penerbangan akibat kabut asap tebal.