Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) kini tengah melakukan penelusuran mendalam terkait beredarnya foto seorang prajurit berseragam lengkap yang mendampingi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Bali, Arya Wedakarna, dalam sebuah acara di Thailand. Kehadiran personel militer tersebut memicu sorotan publik karena acara yang dihadiri disinyalir berafiliasi dengan isu kelompok marjinal gender atau kontes kecantikan transgender.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Muhammad Nas, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan sedang melakukan evaluasi internal secara menyeluruh. Proses penyelidikan ini difokuskan untuk mengungkap identitas prajurit tersebut, memeriksa surat tugas resminya, serta mencari tahu urgensi keberadaannya di luar negeri.
“Terkait hal tersebut, kami sedang melakukan pengecekan dan pendalaman internal untuk memastikan identitas personel, status penugasan, serta konteks keberadaannya di Thailand,” ujar Mayjen Muhammad Nas saat memberikan keterangan resmi kepada media.
Di sisi lain, Arya Wedakarna segera memberikan klarifikasi mengenai polemik yang berkembang di media sosial. Senator asal Pulau Dewata tersebut menegaskan bahwa kehadirannya di Thailand murni sebagai tokoh adat dan budaya Bali, bukan dalam kapasitas representasi lembaga negara DPD RI.
Arya menjelaskan bahwa agenda utama kunjungannya adalah menghadiri peluncuran promosi pariwisata ASEAN dan menerima penghargaan atas kontribusinya dalam mempromosikan destinasi wisata Bali. Terkait keberadaan prajurit TNI di sisinya, ia membenarkan bahwa personel tersebut bertugas sebagai pengawal pribadinya demi alasan keamanan.
“Memang itu pengawal pribadi saya. Kita tahu sendiri kondisi di Thailand belakangan ini cukup rawan konflik, termasuk isu penembakan. Kehadiran pengawal tersebut murni untuk aspek pengamanan melekat selama kegiatan berlangsung,” tutur Arya.
Ia juga menambahkan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui jika rangkaian acara penghargaan pariwisata tersebut dikaitkan dengan kontes kecantikan transgender atau isu sensitif lainnya. Menurutnya, sebagai tamu undangan, ia hanya fokus pada apresiasi kebudayaan dan enggan mencampuri latar belakang domestik pihak penyelenggara acara.
Kasus ini kini menjadi perhatian serius di lingkungan internal TNI guna memastikan kepatuhan prajurit terhadap regulasi penugasan pengawalan pejabat publik, terutama saat berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia.