Ajang bergengsi Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Kalimantan resmi digelar di Hotel Platinum, Balikpapan. Momentum ini bukan sekadar ajang seremoni penyerahan trofi belaka, melainkan sebuah refleksi penting bagi para kepala daerah untuk memperkuat komitmen mereka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.
Wakil Rektor Bidang Administrasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Arief M Edie, menegaskan bahwa esensi utama dari kepemimpinan di daerah adalah memberikan timbal balik yang konkret bagi warga. Ia berharap apresiasi ini menjadi pemantik (trigger) yang memicu daerah lain untuk terus berinovasi dalam melahirkan kebijakan yang pro-rakyat. Menurutnya, para kepala daerah harus fokus pada tanggung jawab utama mereka, yaitu menyejahterakan masyarakat, dan menghindari orientasi di luar kepentingan publik tersebut.
Dalam menentukan penerima penghargaan, tim penilai menerapkan kriteria yang sangat ketat dan berorientasi pada pelayanan dasar. Indikator penilaian mencakup pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat, seperti akses pendidikan yang merata, kualitas pelayanan kesehatan, efektivitas pengelolaan sampah, hingga penyediaan infrastruktur perumahan yang layak. Arief menekankan bahwa masyarakat harus benar-benar merasakan kehadiran negara secara nyata melalui program-program yang solutif dan memudahkan kehidupan sehari-hari mereka.
Penyelenggaraan penghargaan ini merupakan hasil kolaborasi erat antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan IPDN sebagai pelaksana teknis. Sinergi ini juga melibatkan kementerian dan lembaga negara lainnya guna memastikan akselerasi pembangunan nasional berjalan selaras di tingkat daerah. Kehadiran tokoh-tokoh penting seperti para kepala daerah se-Kalimantan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, hingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya acara ini dalam peta jalan reformasi birokrasi Indonesia.
Melalui ajang Pemda Berprestasi ini, pemerintah pusat berharap dapat memotivasi seluruh pemerintah daerah di Kalimantan untuk tidak hanya mengejar pengakuan formal, melainkan fokus pada penciptaan dampak sosial dan ekonomi yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas.