Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menyelimuti sebagian wilayah Indonesia, membawa ancaman serius bagi kesehatan masyarakat sekaligus memicu tindakan tegas dari pemerintah. Sebanyak 19 korporasi kini berada di bawah bidikan hukum karena diduga kuat menjadi dalang di balik bencana ekologis yang merusak lingkungan ini.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkapkan bahwa belasan perusahaan tersebut tersebar di Sumatra dan Kalimantan dengan total area terbakar mencapai 11.046,69 hektare. Kalimantan menanggung dampak kerusakan terbesar dengan 12 perusahaan terindikasi, sementara 7 perusahaan lainnya berada di Sumatra. Pemerintah menegaskan tidak akan berkompromi dan siap menerapkan sanksi berlapis, mulai dari sanksi administratif, gugatan perdata, hingga tindakan pidana bersama Kepolisian RI.
Deputi Penegakan Hukum KLH, Irjen Rizal Irawan, memaparkan bahwa sengketa lingkungan ini bukan perkara sepele. Berdasarkan data periode 2023 hingga 2025 saja, terdapat 32 perkara karhutla yang belum tuntas dengan potensi kerugian lingkungan hidup mencapai angka fantastis, yakni Rp5,30 triliun.
Di sisi lain, masalah ini kian pelik karena sebaran asap mulai melintasi batas negara tetangga. Menanggapi situasi tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa pergerakan asap sangat dipengaruhi oleh faktor alam dan arah angin. Ia menganalogikan bahwa asap tidak memiliki identitas resmi sehingga tidak bisa dibatasi ruang geraknya. Meski karhutla juga terjadi di wilayah luar seperti Sarawak, fokus utama pemerintah saat ini adalah menekan titik api di dalam negeri guna melindungi warga dan meminimalkan kabut asap lintas batas (transboundary haze).
Dampak nyata dari bencana ini paling dirasakan oleh sektor kesehatan publik. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan lonjakan drastis kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Selama periode Juli hingga Agustus, tercatat sebanyak 50.891 warga terserang ISPA, di mana 12.600 di antaranya merupakan balita berusia di bawah lima tahun. Krisis kesehatan ini telah meluas hingga ke 7 provinsi dan 63 kabupaten/kota, mempertegas urgensi penanganan karhutla secara cepat dari hulu ke hilir.