Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memproyeksikan penurunan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2026. Kendati demikian, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan jaminan bahwa penyusutan anggaran ini sama sekali tidak akan mengorbankan kualitas pembangunan di wilayah ibu kota.
Menurut Pramono, langkah ini diambil setelah melalui proses perencanaan yang sangat matang dan mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent). Ia menegaskan bahwa memiliki anggaran yang realistis namun dapat dieksekusi secara maksimal jauh lebih penting daripada mematok angka besar yang sulit direalisasikan di lapangan. Untuk menyiasati keterbatasan anggaran ini, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mempersiapkan skema pembiayaan kreatif (creative financing).
“Saya sudah menyampaikan kepada jajaran TAPD yang melakukan pembahasan dengan DPRD DKI Jakarta, lebih baik kita mempunyai APBD yang prudent, yang hati-hati tetapi bisa dijalankan,” ujar Pramono di Jakarta Pusat.
Berdasarkan Rancangan Perubahan Daerah (Ranperda) mengenai Perubahan APBD 2026 yang diajukan oleh Pemprov DKI, total anggaran yang diusulkan adalah sebesar Rp79,59 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan sekitar 2,13 persen jika dibandingkan dengan pagu anggaran awal yang mencapai Rp81,32 triliun.
Rincian perubahan anggaran tersebut dipaparkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. Rano menjelaskan bahwa penurunan ini dipicu oleh proyeksi pendapatan daerah yang merosot sebesar 2,93 persen, dari target semula Rp71,45 triliun menjadi Rp69,36 triliun.
Meskipun pendapatan dan total APBD menyusut, belanja daerah justru diproyeksikan mengalami kenaikan tipis sebesar 1,08 persen, dari Rp74,28 triliun menjadi Rp75,08 triliun. Pemprov DKI berkomitmen untuk mengalokasikan belanja daerah ini secara efisien, dengan fokus pada program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas.
Prioritas belanja akan diarahkan pada pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), program unggulan cepat (quick win), peningkatan pelayanan dasar, serta pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran. Rano Karno menegaskan bahwa setiap rupiah dari belanja daerah akan dioptimalkan demi memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi warga Jakarta.