Kebijakan strategis pemerintah yang mengizinkan PT Timah (Persero) untuk membeli bijih timah langsung dari hasil tambang rakyat di Bangka Belitung menuai respons positif. Langkah taktis ini dinilai sebagai solusi konkret yang lebih mengedepankan pembinaan ekonomi masyarakat ketimbang pendekatan hukum yang represif.
Pakar hukum ternama, Romli Atmasasmita, menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut. Menurutnya, melegalkan aktivitas pertambangan rakyat serta membinanya jauh lebih tepat dibandingkan memproses hukum warga yang mencari nafkah dari sektor tersebut. Ia menilai langkah ini sangat manusiawi dan solutif di tengah carut-marut tata kelola timah nasional.
Kebijakan ini bergulir di tengah proses hukum kasus dugaan korupsi tata kelola timah yang sempat menyeret perhatian publik. Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung (MA) meluruskan simpang siur angka kerugian negara sebesar Rp300 triliun yang sebelumnya dirilis oleh BPKP. MA menegaskan bahwa kerugian keuangan negara yang nyata hanyalah sekitar Rp28 triliun, sementara sisanya merupakan estimasi kerugian lingkungan.
Selain itu, Romli juga mengingatkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2026, lembaga yang memiliki wewenang konstitusional untuk menghitung kerugian negara secara sah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan instansi lainnya.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi di Bangka Belitung, pemerintah bergerak cepat melalui rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Pemerintah sepakat memberikan lampu hijau sementara kepada PT Timah untuk menyerap timah dari masyarakat lokal guna mengatasi krisis ekonomi daerah.
Langkah transisi ini akan terus berjalan sembari pemerintah merampungkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pertimahan. Sebuah tim kecil yang dinakhodai oleh Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan juga telah dibentuk guna menyusun regulasi teknis dan memastikan payung hukum kebijakan ini aman dan kredibel bagi semua pihak.